
Tunaikan Janji, Wabup Madina Atika Azmi Santuni Kaum Jompo di Desa Kayulaut
MADINA Wakil Bupati Mandailing Natal (Wabup Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, kembali menunaikan janjinya dengan menyumbangkan gaji seb
NasionalProgram ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun, khususnya untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat berharap setiap warga, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap, bisa memiliki tempat tinggal yang layak dan mandiri.*
Baca Juga:
MADINA Wakil Bupati Mandailing Natal (Wabup Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, kembali menunaikan janjinya dengan menyumbangkan gaji seb
NasionalNAIS BARAT Pemadaman listrik kembali menjadi sumber keresahan bagi warga Nias Barat. Meskipun pihak PLN melalui grup WhatsApp resminya tela
PemerintahanJAKARTA tren nail art memang membuat penampilan kuku semakin menarik. Namun, di balik keindahannya, prosedur kecantikan ini bisa membawa d
KesehatanJAKARTA Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong, dituntut 7 tahun penjara oleh Jaks
NasionalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerima dokumen perjalanan luar negeri istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UM
NasionalJAAKRTA Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, kembali melakukan rotasi dan mutasi besarbesaran di tubuh Kejaksaan Agung (Kejagun
PemerintahanJAKARTA Kasus penipuan bermodus love scamming kembali mengemuka. Kali ini, seorang pria berinisial YW menjadi korban setelah terpedaya oleh
Hukum dan KriminalNIAS BARAT Kasus dugaan penggelapan dana pembangunan tangki septik individu di Desa Hayo, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat tahun an
NasionalMEDAN Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai mengkaji kemungkinan penerapan sistem sekolah lima hari untuk jenjang SD dan SMP
PemerintahanMEDAN Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, turut menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait isu Pelay
Pemerintahan