Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
MEDAN -Tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (nonaktif) Topan Obaja Putra Ginting di kawasan elit Royal Sumatera, Medan.
Penggeledahan berlangsung lebih dari 7 jam, dimulai sejak pukul 09.30 WIB hingga 16.40 WIB.
Dari pantauan di lapangan, sejumlah penyidik keluar dari rumah Topan dengan membawa tiga koper besar berwarna hitam, biru muda, dan biru tua, serta dua kardus dan satu tas tenteng.
Seluruh barang tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil operasional KPK yang diparkir di halaman rumah.
Proses penggeledahan itu juga mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian bersenjata laras panjang. Para penyidik tidak memberikan keterangan kepada awak media usai menyelesaikan tugas mereka.
Rincian Lokasi dan Proses Penggeledahan
Rumah Topan Ginting yang digeledah berada di Cluster Topaz, nomor 212 A, Royal Sumatera, Jalan Jamin Ginting, Medan.
Hunian dua lantai tersebut bercat dominan hitam, abu-abu, dan putih. Saat tim KPK tiba, rumah dalam kondisi terkunci, sehingga dibuka secara paksa dengan bantuan tukang kunci dan kepala lingkungan setempat.
Sebelum menggeledah rumah pribadi Topan, pada Selasa (1/7/2025), KPK lebih dulu menyasar kantor Dinas PUPR Sumut di Jalan Sakti Lubis dan sebuah rumah di Jalan Busi, Medan, yang lokasinya tak jauh dari kantor dinas tersebut.
Kronologi Kasus dan OTT KPK
Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Mandailing Natal (Madina) pada Kamis malam, 26 Juni 2025. OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni:
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL