Kapolri Respons Ancaman Aksi Reformasi Jilid II dari BEM SI
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengimbau mahasiswa agar tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi di ruan
NASIONAL
MEDAN -Tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (nonaktif) Topan Obaja Putra Ginting di kawasan elit Royal Sumatera, Medan.
Penggeledahan berlangsung lebih dari 7 jam, dimulai sejak pukul 09.30 WIB hingga 16.40 WIB.
Dari pantauan di lapangan, sejumlah penyidik keluar dari rumah Topan dengan membawa tiga koper besar berwarna hitam, biru muda, dan biru tua, serta dua kardus dan satu tas tenteng.
Seluruh barang tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil operasional KPK yang diparkir di halaman rumah.
Proses penggeledahan itu juga mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian bersenjata laras panjang. Para penyidik tidak memberikan keterangan kepada awak media usai menyelesaikan tugas mereka.
Rincian Lokasi dan Proses Penggeledahan
Rumah Topan Ginting yang digeledah berada di Cluster Topaz, nomor 212 A, Royal Sumatera, Jalan Jamin Ginting, Medan.
Hunian dua lantai tersebut bercat dominan hitam, abu-abu, dan putih. Saat tim KPK tiba, rumah dalam kondisi terkunci, sehingga dibuka secara paksa dengan bantuan tukang kunci dan kepala lingkungan setempat.
Sebelum menggeledah rumah pribadi Topan, pada Selasa (1/7/2025), KPK lebih dulu menyasar kantor Dinas PUPR Sumut di Jalan Sakti Lubis dan sebuah rumah di Jalan Busi, Medan, yang lokasinya tak jauh dari kantor dinas tersebut.
Kronologi Kasus dan OTT KPK
Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Mandailing Natal (Madina) pada Kamis malam, 26 Juni 2025. OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni:
Topan Obaja Putra Ginting (TOP) – Kadis PUPR Sumut (nonaktif)
Rasuli Efendi Siregar (RES) – Kepala UPTD Gunung Tua dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Heliyanto (HEL) – PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
Akhirun (KIR) – Dirut PT DNG (swasta)
Rayhan Dulasmi (RAY) – Dirut PT RN, anak dari Akhirun
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara.
KPK Periksa CCTV hingga Bawa Bukti Penting
Selain membawa dokumen dan barang dari dalam rumah, KPK juga dikabarkan memeriksa rekaman CCTV di sekitar rumah untuk menelusuri aktivitas yang berkaitan dengan aliran dana atau pertemuan tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merilis detail isi dari barang-barang yang disita. Namun, dipastikan barang-barang tersebut akan dianalisis lebih lanjut sebagai bagian dari alat bukti dalam penyidikan kasus korupsi yang menjerat Topan Ginting dkk.
Langkah KPK yang menggeledah rumah pribadi Topan Ginting menandai keseriusan lembaga antirasuah dalam mengusut tuntas dugaan korupsi proyek jalan di Sumut. Masyarakat kini menanti proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.*
(d/j006)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengimbau mahasiswa agar tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi di ruan
NASIONAL
JAKARTA Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax bukan disebabkan oleh me
EKONOMI
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan keluhan dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI saat pembahasan a
NASIONAL
MEDAN Semangat untuk menghidupkan kembali kejayaan PSMS Medan kembali menguat setelah jajaran legenda dan keluarga besar mantan pemain klu
OLAHRAGA
JAKARTA Jakarta Millennial Film Festival (JMFF) 2026 resmi dibuka di GOR Otista, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (10/6/2026). Festival ini
ENTERTAINMENT
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun pada 2026 untuk mendukung pelaksanaan Program Hasil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menilai vonis terhadap empat prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Ko
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap lima aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam operasi tangkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, membantah keras tudingan keterlibatan dirinya dalam pengadaan di Badan Gizi Nasional (B
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG Presiden Prabowo Subianto menceritakan alasan di balik keputusannya maju sebagai kepala negara. Ia menyebut dorongan tersebut munc
POLITIK