Jokowi Berulang Kali Tanya: Kapan Saya Bisa Tunjukkan Ijazah Asli ke Rakyat Indonesia?
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (nonaktif) Topan Obaja Putra Ginting di kawasan elit Royal Sumatera, Medan.
Penggeledahan berlangsung lebih dari 7 jam, dimulai sejak pukul 09.30 WIB hingga 16.40 WIB.
Dari pantauan di lapangan, sejumlah penyidik keluar dari rumah Topan dengan membawa tiga koper besar berwarna hitam, biru muda, dan biru tua, serta dua kardus dan satu tas tenteng.
Seluruh barang tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil operasional KPK yang diparkir di halaman rumah.
Proses penggeledahan itu juga mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian bersenjata laras panjang. Para penyidik tidak memberikan keterangan kepada awak media usai menyelesaikan tugas mereka.
Rincian Lokasi dan Proses Penggeledahan
Rumah Topan Ginting yang digeledah berada di Cluster Topaz, nomor 212 A, Royal Sumatera, Jalan Jamin Ginting, Medan.
Hunian dua lantai tersebut bercat dominan hitam, abu-abu, dan putih. Saat tim KPK tiba, rumah dalam kondisi terkunci, sehingga dibuka secara paksa dengan bantuan tukang kunci dan kepala lingkungan setempat.
Sebelum menggeledah rumah pribadi Topan, pada Selasa (1/7/2025), KPK lebih dulu menyasar kantor Dinas PUPR Sumut di Jalan Sakti Lubis dan sebuah rumah di Jalan Busi, Medan, yang lokasinya tak jauh dari kantor dinas tersebut.
Kronologi Kasus dan OTT KPK
Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Mandailing Natal (Madina) pada Kamis malam, 26 Juni 2025. OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni:
Topan Obaja Putra Ginting (TOP) – Kadis PUPR Sumut (nonaktif)
Rasuli Efendi Siregar (RES) – Kepala UPTD Gunung Tua dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Heliyanto (HEL) – PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
Akhirun (KIR) – Dirut PT DNG (swasta)
Rayhan Dulasmi (RAY) – Dirut PT RN, anak dari Akhirun
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara.
KPK Periksa CCTV hingga Bawa Bukti Penting
Selain membawa dokumen dan barang dari dalam rumah, KPK juga dikabarkan memeriksa rekaman CCTV di sekitar rumah untuk menelusuri aktivitas yang berkaitan dengan aliran dana atau pertemuan tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merilis detail isi dari barang-barang yang disita. Namun, dipastikan barang-barang tersebut akan dianalisis lebih lanjut sebagai bagian dari alat bukti dalam penyidikan kasus korupsi yang menjerat Topan Ginting dkk.
Langkah KPK yang menggeledah rumah pribadi Topan Ginting menandai keseriusan lembaga antirasuah dalam mengusut tuntas dugaan korupsi proyek jalan di Sumut. Masyarakat kini menanti proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.*
(d/j006)
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG UTARA Polisi menyelidiki temuan benda menyerupai peluru mimis senapan angin di dalam potongan daging sapi yang menjadi menu Prog
PERISTIWA
SOLO Sidang gugatan perdata terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Kamis, 27 Ag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi salah satu tuntutan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung pada K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka (UT) bersama warga lainnya tertahan saat hendak menuju Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat,
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yak
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut memperkuat sinergi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membubarkan diri dan meninggalkan area depan Gedung DPR/M
PERISTIWA
JAKARTA DPR RI menyetujui Sarjito sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otorita
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL