PADANGSIDIMPUAN — Dugaan maladministrasi menyeruak dari pengelolaan anggaran belanja sewa gedung kantor di Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan tahun anggaran 2024.
Proyek dengan kode RUP 48095326 bertajuk "Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor" senilai Rp120 juta, ternyata menyebutkan pekerjaan untuk "Collocation Server LPSE Kota Padangsidimpuan" yang berlokasi di gedung milik pemerintah sendiri.
Ketidaksesuaian antara judul paket dan uraian pekerjaan ini memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Baca Juga:
Pasalnya, gedung LPSE merupakan aset Pemko, sehingga alokasi dana untuk menyewa fasilitas milik sendiri dinilai janggal dan rawan penyimpangan.
Saat dimintai keterangan pada Rabu (2/7/2025), Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Siti Humairoh Hasibuan, memilih bungkam.
Baca Juga:
Ketidaktransparanan ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik maladministrasi di lingkup PBJ Pemko Padangsidimpuan.
Sorotan publik pun mengarah pada lemahnya pengawasan internal.
Pengamat kebijakan publik dari Aliansi Warga Peduli Pengawasan dan Pembangunan (AWP2J) Indonesia, Erijon DTT, mendesak DPRD Kota Padangsidimpuan untuk segera turun tangan dan melakukan audit terhadap penggunaan anggaran tersebut.
"DPRD harus proaktif dalam membahas realisasi LKPJ APBD 2024, dan hasilnya wajib dibuka ke publik. Ini penting agar tata kelola pemerintahan di Padangsidimpuan semakin transparan dan akuntabel," tegas Erijon.
Lebih jauh, Erijon menekankan bahwa jika dugaan maladministrasi ini tidak segera ditindaklanjuti, maka akan berdampak pada kerugian negara dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penguatan pengawasan dan tata kelola di bidang pengadaan barang dan jasa agar selaras dengan prinsip good governance, serta bebas dari konflik kepentingan maupun penyalahgunaan anggaran.*
MEDAN Delapan tersangka tindak pidana korupsi proyek perbaikan dan pembangunan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kab
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hari ini genap berusia 80 tahun. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem
Nasional
MEDAN Sebanyak delapan orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek perbaikan dan pembangunan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum
Hukum dan Kriminal
ACEH TAMIANG Suasana berbeda tampak di Mapolres Aceh Tamiang pada Jumat (29/8), ketika para Polisi Wanita (Polwan) tampil di garda terde
Nasional
BEKASI Nuansa khidmat dan penuh kebersamaan menyelimuti pelaksanaan PraKongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 yang digelar pad
Nasional
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Provinsi Bali pada Sabtu (30/8) a
Nasional
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan bahwa seluruh wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) a
Nasional
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Sabtu (30/8). Sebag
Nasional
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan bahwa cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Sabtu (30/8) diprak
Nasional
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Aceh pada Sabtu (30/8). Sebagian
Nasional