
TKD Dipangkas Rp9 Triliun, Gubernur Sumut Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat KUR dan Kredit Perumahan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga laju pertumbu
EkonomiPADANGSIDIMPUAN — Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali melaksanakan kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran yang terjadi di wilayah Kota Padangsidimpuan, Kamis (3/7/2025).
Kegiatan yang dipimpin oleh Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) dan Tim GAKDA ini berlangsung sejak pukul 09.30 WIB dengan menyasar beberapa lokasi strategis, yakni Gg. Tambusai Kelurahan Palopat Maria (Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru), Jalan H. Ismail Harahap Kelurahan Wek V, serta Jalan Sutan Maujalo Kelurahan Sidangkal (Kecamatan Padangsidimpuan Selatan).
Di lokasi pertama, tim menemukan aktivitas pembangunan di atas lahan seluas 7.500 m² yang dimiliki oleh PT. Hetia Telo Ula.
Pihak pemilik, Muhammad Saleh Harahap, mengaku IMB/PBG masih dalam proses pengurusan karena sertifikat lahan belum sepenuhnya rampung.
Tim Satpol PP memberikan imbauan agar izin segera dilengkapi dan kegiatan pembangunan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Selain bangunan, tim juga mendatangi sejumlah pakter (warung tuak) di Gg. Tambusai.
Salah satu pemilik, Salaha Hutahayan, diimbau untuk tidak menjual minuman keras serta membatasi aktivitas live karaoke demi menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.
Tim Satpol PP juga melakukan pengawasan terhadap peternakan babi dan sapi di dua lokasi.
Di Kelurahan Wek V, ditemukan satu ekor babi di kandang milik Marbun yang sebelumnya sudah diadukan warga karena lokasi kandang yang terlalu dekat dengan pemukiman.
Tim memberikan teguran agar ternak tersebut segera dipindahkan dan aturan yang berlaku tetap dihormati.
Sementara itu, di Kelurahan Sidangkal, tim memastikan bahwa kandang sapi milik Monang telah sesuai dengan hasil musyawarah bersama warga yang ditandatangani sebelumnya.
Lokasi kandang dinyatakan aman dan tidak lagi menimbulkan keresahan warga.
Tim Satpol PP menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan guna menciptakan situasi yang tertib, aman, dan kondusif di Kota Padangsidimpuan.
Pengawasan berkala terhadap pelanggaran Perda juga bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Giat pengawasan ini bukan hanya bentuk penegakan hukum daerah, tetapi juga upaya nyata dalam menjaga kenyamanan hidup masyarakat Kota Padangsidimpuan," tulis Tim GAKDA dalam laporannya.
Kegiatan berlangsung dalam situasi yang aman, tertib, dan terkendali.*
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga laju pertumbu
EkonomiMEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, membantah pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait tudingan lambatny
PemerintahanMEDAN Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, M. Afri Rizki Lubis, mendesak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Rua
PeristiwaJAKARTA Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, menyatakan kesiapannya untuk kembali menukangi skuad Garuda jika mendapat tawara
OlahragaBATU BARA Guna mendorong pemulihan destinasi wisata daerah, Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Bat
PariwisataMEDAN Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, resmi melantik Pengurus Wilayah DMI Provinsi Sumatera Utara dalam sebuah upa
NasionalMEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) resmi mengonfirmasi lonjakan signifikan kasus Infeksi Saluran Perna
KesehatanJAKARTA Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI, Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H., memimpin langsun
NasionalMEDAN Garena kembali menghadirkan kejutan menarik bagi para pemain setia Free Fire (FF) dengan meluncurkan sejumlah kode redeem terbaru
Sains & TeknologiJAKARTA Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada
Nasional