Prabowo Subianto Tidak Hadir di Hakordia 2024, Diwakili Menko Polkam Budi Gunawan

JAKARTA -Presiden RI, Prabowo Subianto, dipastikan tidak menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (9/12/2024). Sebagai gantinya, Presiden akan diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan.

“Konfirmasi terupdate pagi ini akan diwakili Bapak Menko Polkam,” kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui pesan tertulis, Senin (9/12/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo dapat hadir untuk memberikan semangat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kehadiran Presiden sangat diharapkan untuk memberikan semangat pemberantasan korupsi,” ujar Ghufron.

Peringatan Hakordia 2024 mengusung tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Tema ini dianggap relevan dengan arahan Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato pasca-pelantikan sebagai Presiden pada Oktober lalu.

“Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberantas korupsi melalui perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas, serta keteladanan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan kolaboratif,” ujar Ghufron.

Selain sebagai ajang peringatan, Hakordia juga dipandang sebagai momentum penting untuk merefleksikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ghufron berharap kegiatan ini tidak hanya sekadar seremonial, melainkan juga menjadi langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

“Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) dan telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Hakordia harus menjadi momentum refleksi dan evaluasi, serta meningkatkan implementasi rekomendasi UNCAC,” jelas Ghufron.

Peringatan Hakordia tahun ini sekaligus menandai 21 tahun berdirinya UNCAC, konvensi yang mendorong penguatan nilai-nilai antikorupsi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

(N/014)