Jaksa Agung Rotasi 81 Pejabat: Perombakan Besar Jajaran Direktur dan Kepala Pusat Kejaksaan

JAAKRTA -Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, kembali melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran di tubuh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Melalui Keputusan Nomor 352 Tahun 2025 tertanggal 4 Juli 2025, sebanyak 81 pejabat mengalami pergeseran jabatan strategis dalam struktur Korps Adhyaksa.

Rotasi ini melibatkan jajaran Direktur, Kepala Pusat, serta sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini disebut sebagai bagian dari penguatan organisasi dan penyegaran struktural untuk menjawab tantangan penegakan hukum ke depan.

Beberapa pejabat penting yang terkena rotasi antara lain:

Agus Sahat S.T. Lumban Gaol diangkat menjadi Kajati Kalimantan Tengah, menggantikan posisinya sebagai Direktur D pada Jampidum oleh Sugeng Riyanta.

Supardi diangkat menjadi Kajati Kalimantan Timur, sebelumnya menjabat Direktur III JAM Intel.

Jehezkiel Devy Sudarso menjadi Kajati Kepulauan Riau, digantikan oleh Andi Darmawangsa.

Wahyudi diangkat menjadi Kajati NTB, posisinya diisi oleh I Gde Ngurah Sriada.

Setiawan Budi Cahyono kini menjabat sebagai Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis JAM Intel.

Di bidang pidana khusus:

Muhammad Syarifuddin menjadi Direktur Pengendalian Operasi.

Basuki Sukardjono menjadi Kajati Papua Barat.

Sugeng Hariadi menjadi Direktur Perdata JAM Datun.

Sila Haholongan diangkat menjadi Kajati Bangka Belitung.

Empat Kepala Pusat Baru

Empat figur penting juga ditunjuk sebagai Kepala Pusat (Kapus) di Kejaksaan Agung:

Anang Supriatna sebagai Kapuspenkum Kejagung, menggantikan Harli Siregar yang kini menjabat Kajati Sumut.

Pipuk Firman Priyadi sebagai Kapus Manajemen Penelusuran Aset di Badan Pemulihan Aset.

Rini Hartatie menjadi Kapusdiklat Teknis Fungsional.

Teuku Rahman menjadi Kapusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan.

Langkah Penyegaran Korps Adhyaksa

Keputusan ini menandai upaya serius Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memastikan roda organisasi Kejaksaan berjalan dengan maksimal. Penyegaran ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, integritas, serta efektivitas penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Kejaksaan Agung menyatakan bahwa perombakan ini bukan hanya kebutuhan organisasi, tetapi juga sebagai wujud pembinaan karier berbasis kompetensi dan meritokrasi.*

(oz/j006)