Pemkot Padangsidimpuan Salurkan 560 Tabung Gas Subsidi, Wali Kota Tegaskan ASN Dilarang Gunakan LPG 3 Kg

PADANGSIDIMPUAN– Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyalurkan 560 tabung gas LPG 3 Kg subsidi ke dua kecamatan sebagai langkah responsif terhadap kelangkaan gas yang dikeluhkan masyarakat.

Penyaluran dilakukan langsung oleh Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, didampingi Wakil Ketua DPRD Rusydi Nasution dan jajaran OPD terkait, Senin (7/7/2025).

Dua kecamatan yang menerima distribusi ini adalah Kecamatan Angkola Hutaimbaru sebanyak 300 tabung dan Kecamatan Angkola Julu sebanyak 260 tabung.

Penyaluran dilakukan secara langsung di tengah masyarakat guna memastikan distribusi tepat sasaran dan mengidentifikasi langsung persoalan yang terjadi di lapangan.

"Kami turun langsung untuk mendengarkan keluhan masyarakat, melihat situasi di lapangan, dan memastikan bahwa distribusi gas subsidi ini benar-benar diterima oleh yang berhak," kata Wali Kota Letnan Dalimunthe dalam arahannya.

Pemerintah Kota juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) LPG untuk menangani isu kelangkaan gas secara lebih terstruktur.

Satgas ini bertugas melakukan pemantauan, pendataan, hingga investigasi terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan distribusi gas subsidi, termasuk di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Letnan secara tegas mengimbau agar seluruh ASN di lingkungan Pemkot Padangsidimpuan tidak menggunakan LPG 3 Kg, karena gas tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro.

"Gas 3 Kg bukan hak ASN. Saya minta seluruh ASN menjadi teladan. Jika ada yang terbukti menggunakan, akan dikenakan sanksi tegas tanpa terkecuali," tegasnya.

Satgas LPG juga akan memperluas pengawasan hingga ke restoran, kafe, dan hotel yang kerap disinyalir menggunakan gas subsidi secara tidak semestinya.

Langkah distribusi ini merupakan bagian dari operasi pasar yang digelar Pemkot Padangsidimpuan untuk mengendalikan kelangkaan dan menyaring informasi langsung dari masyarakat.

Letnan menyebut, operasi pasar tidak hanya sebagai kegiatan distribusi, tetapi juga berfungsi sebagai supervisi terhadap jalur distribusi dan akurasi data lapangan.