TAPSEL - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tengah menghadapi kondisi keuangan yang sulit akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat serta meningkatnya beban belanja pegawai.
Hal ini diungkapkan Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu dalam pertemuan bersama rombongan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
"Situasi global dan nasional saat ini sangat berdampak pada daerah. Kami mengalami pemotongan DAU dan DAK sebesar Rp113,5 miliar. Sementara belanja pegawai meningkat sekitar Rp200 miliar," jelas Gus Irawan, Kamis (10/7/2025).
Kondisi tersebut diperparah oleh kewajiban membayar gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah diangkat pada periode sebelumnya. Total anggaran belanja pegawai kini mencapai Rp200 miliar.
Meski menghadapi keterbatasan ruang fiskal, Pemkab Tapsel tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung program ketahanan pangan daerah, yang selaras dengan kebijakan nasional.
Gus Irawan meminta dukungan penuh dari DPRD Sumut, terutama dari Dapil 7, untuk memperjuangkan tambahan alokasi pembangunan dan transfer dana dari Provinsi Sumut.
"Kami sangat berharap dukungan pemerintah provinsi tetap maksimal, meski di tengah situasi sulit yang sama-sama kita rasakan," tegasnya.
Ketua rombongan DPRD Sumut, Roby Agusman, mengakui bahwa kondisi fiskal pemerintah provinsi juga tengah mengalami tekanan, dengan total tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Barang Kena Pajak (BKP) ke kabupaten/kota mencapai Rp2,8 triliun.
"Dana itu akan dibayarkan secara bertahap, karena harus disesuaikan dengan kondisi fiskal dan efisiensi belanja," ungkap Roby.
Rombongan DPRD telah mengunjungi Paluta, Palas, dan Padangsidimpuan, serta akan melanjutkan kunjungan ke Mandailing Natal (Madina). Semua daerah menyampaikan keluhan serupa terkait keterbatasan dana dan kebutuhan pembangunan.*
JAKARTA Penemuan bayi perempuan berusia dua hari di gerobak nasi uduk Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menimbulkan misteri baru. Sebelumny
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah resmi membuka kembali seleksi jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (B
NASIONAL
DELI SERDANG SMK Negeri 1 Beringin resmi ditetapkan sebagai SMK Model Pembelajaran PM (Pendidikan Modern) dan KKA (Kurikulum Kompetensi
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Unit Resmob Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus pencurian mobil yang terjadi di wilayah hukum P
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) menuntut aparat pe
NASIONAL
MAKASSAR Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun langsung ke Makassar untuk menelusuri kasus meninggalnya remaja Bertrand Eka Prase
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, menyoroti dugaan kejanggalan ijazah milik Rismon Sianipar dari Universitas Yama
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 387 kasus suspek campak pada awal tahun 2026, dengan 18 kasus terkonfirm
KESEHATAN
JAKARTA Pelatih Tim Nasional Indonesia, John Herdman, disebut tengah menyiapkan rencana mendatangkan dua pemain asal Eropa untuk dinatur
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, meminta Presiden Prabowo Subianto memanfaa
NASIONAL
