Bupati dan Wabup Madina Ungkap Tantangan Pembangunan di Hadapan DPRD Sumut

MANDAILING NATAL – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menerima kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII dalam sebuah forum dialog yang digelar di Aula Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kamis (10/7/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Madina H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution menyampaikan secara terbuka berbagai potensi strategis sekaligus tantangan yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

"Mandailing Natal adalah anugerah. Saya meyakini Tuhan sedang tersenyum ketika menciptakan kabupaten ini karena kekayaan alamnya yang lengkap, dari laut hingga pegunungan," ungkap Bupati Saipullah membuka sambutan.

Namun demikian, ia menyoroti bahwa kekayaan tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Salah satu kendala utama, kata bupati, adalah terbatasnya kewenangan daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk garis pantai yang panjang.

Bupati juga mengangkat isu terkait dua perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Madina, yakni PT Sorikmas Mining yang bergerak di sektor pertambangan emas, dan PT SMGP di bidang energi panas bumi.

Menurutnya, meski perusahaan tersebut beroperasi di wilayah Madina, pemerintah daerah tidak memiliki saham, sehingga ruang untuk turut serta dalam pengambilan kebijakan sangat terbatas.

"Kami hanya menerima bagian dari hasil, tanpa memiliki peran kepemilikan. Karena itu, kami meminta dukungan anggota DPRD agar mendorong Gubernur membuka ruang bagi kepemilikan saham daerah di perusahaan-perusahaan ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Saipullah menyoroti permasalahan sanitasi sebagai salah satu penyebab rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Madina.

Ia menilai sistem pembuangan limbah yang masih belum memadai, terutama di masjid, pondok pesantren, dan rumah-rumah warga, menjadi masalah mendasar yang perlu segera dibenahi.

"Pembangunan MCK sudah kami usulkan, terutama di fasilitas keagamaan. Kami berharap dukungan dari DPRD untuk mewujudkan hal ini," tambahnya.

Wakil Bupati Atika Azmi turut memaparkan persoalan infrastruktur pertanian, khususnya irigasi.

Ia menyebutkan bahwa sebanyak 2.885 hektare sawah terancam gagal tanam akibat kerusakan jaringan irigasi yang berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS).

Selain itu, bupati dan wakil bupati juga menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada para legislator, antara lain pembukaan jalan penghubung Madina–Palas, pengalihan kewenangan ruas jalan Jembatan Merah–Simpang Gambir menjadi jalan nasional, pengelolaan izin galian C dan tambang rakyat, pembangunan SPBU khusus nelayan, serta bantuan kapal tangkap.

Menanggapi paparan tersebut, anggota DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif Pemkab Madina dalam memperjuangkan kepemilikan saham daerah di perusahaan tambang.

Ia juga menilai bahwa pembukaan peluang bagi investor lain akan berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, Aswin Parinduri mendorong optimalisasi penggunaan dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan agar fokus pada sektor prioritas pembangunan.

Ia juga mendukung penyesuaian luas lahan kontrak karya PT Sorikmas Mining untuk membuka ruang investasi baru.

Anggota DPRD lainnya, Rahmat Rayyan, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan dan perbaikan dek Aek Maccom yang dinilai krusial bagi kelancaran mobilitas masyarakat.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Sumut untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal.*