Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
TAPSEL - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan keseriusannya dalam mengarusutamakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan birokrasi.
Hal ini diwujudkan melalui kegiatan "Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan", yang digelar di Aula Sarasi, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, pada Kamis (10/7/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, dan diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai daerah di Sumatera Utara, baik secara langsung maupun virtual (hybrid).
Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menegaskan bahwa pemenuhan dan perlindungan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN sebagai pelayan publik.
"Penguatan HAM bukan hanya soal pemahaman, tetapi implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari," tegas Gus Irawan.
Acara ini juga menjadi ajang evaluasi capaian pelaporan Aksi HAM B04 dan persiapan pelaporan Aksi HAM B08 Tahun 2025, dengan harapan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antar-pemerintah daerah dan provinsi dalam menyukseskan indikator Aksi HAM yang telah ditetapkan nasional.
Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Desni Manik, dalam pemaparannya menyebut kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk mendongkrak pencapaian Aksi HAM di tingkat lokal dan provinsi.
"Sinergi antara pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan prinsip HAM benar-benar terimplementasi dalam kebijakan dan pelayanan publik," ujarnya.
Di hadapan peserta, Bupati Gus Irawan juga menekankan pentingnya nilai-nilai loyalitas, adaptabilitas, dan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan HAM di lingkungan ASN.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan HAM harus tercermin dalam pelayanan publik yang adil, transparan, dan partisipatif.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut-Kepri, Kepala Biro Hukum Setda Provsu, para sekretaris daerah, pimpinan OPD se-Sumatera Utara, serta para narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi HAM.
Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi tonggak dalam membangun budaya birokrasi yang menghormati hak asasi manusia, serta memperkuat peran ASN dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang humanis dan berkeadilan.
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN