LSM LIRA Sumut Duga 42 Kontrak di Dinas SDABMBK Medan Fiktif, Nilainya Capai Rp5,1 Miliar

MEDAN — Dugaan praktik penyimpangan anggaran kembali mencuat di tubuh Pemerintah Kota Medan.

Kali ini, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumatera Utara menyoroti 42 kontrak jasa service alat berat di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, yang ditaksir bernilai total Rp5,1 miliar, diduga kuat merupakan kontrak fiktif.

Sekretaris Wilayah LSM LIRA Sumut, Andi Nasution, menyebutkan bahwa kegiatan tersebut bersumber dari total anggaran belanja jasa service alat berat senilai Rp11,2 miliar pada tahun anggaran berjalan.

Baca Juga:

• Heboh! Jerome Polin Ungkap Isi Chat Tawaran Jadi Buzzer Pro Pemerintah, Segini Harganya!
• Rumban Sumut Gelar Aksi Unjuk Rasa di DPRD dan Kantor Bupati Batu Bara, Soroti Dugaan Kejanggalan Anggaran Bapenda

"Kami menemukan bahwa Rp5,1 miliar sudah dibelanjakan pada triwulan kedua. Namun pelaksanaan service ternyata bukan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tercantum dalam kontrak, melainkan oleh satu bengkel swasta," ujar Andi, Kamis (10/7).

Menurut Andi, keempat perusahaan pelaksana yang tercantum dalam kontrak yakni CV Bersama, CV Salsabillah Mandiri, CV Fazza Rezeky, dan CV Tiga Putra, diduga hanya berperan sebagai perusahaan perantara atau rental semata.

Baca Juga:

• Gaji DPR Capai Rp230 Juta per Bulan, Belum Termasuk Tunjangan Rumah
• Wali Kota Medan Pastikan Tak Ada Kenaikan PBB: Fokus Perkuat PAD Tanpa Membebani Warga

Padahal, seluruh pekerjaan perbaikan alat berat milik dinas disebut-sebut justru dikerjakan di satu bengkel swasta, yakni Bengkel Bogel yang berlokasi di Jalan Pembangunan, Kecamatan Sunggal, Deliserdang.

"Berdasarkan penelusuran kami, sejak 2023 hingga sekarang, semua perawatan dan perbaikan alat berat SDABMBK dikerjakan di Bengkel Bogel. Namun yang tercatat sebagai pelaksana kontrak justru perusahaan lain," ujarnya lagi.

Andi menyebutkan, ada indikasi keterlibatan sejumlah oknum honorer dinas sebagai perantara antara pihak bengkel dan pejabat pembuat komitmen (PPK).

Tiga inisial yang disebut ialah D, JKN, dan ZN.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan keabsahan 42 kontrak jasa service yang tercatat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemko Medan.

"Lazimnya, jasa service alat berat bersifat tidak tetap karena menyesuaikan kebutuhan dan kerusakan alat. Jadi, sangat janggal jika dari awal sudah dibuat 42 kontrak dengan nilai dan jumlah pekerjaan yang ditentukan," terang Andi.

Ia juga menyoroti anggaran pembelian suku cadang (sparepart) senilai Rp11 miliar lebih yang terpisah dari nilai jasa service, meskipun kerap disebut "sudah termasuk pembelian sparepart".

Heboh! Jerome Polin Ungkap Isi Chat Tawaran Jadi Buzzer Pro Pemerintah, Segini Harganya!

Rumban Sumut Gelar Aksi Unjuk Rasa di DPRD dan Kantor Bupati Batu Bara, Soroti Dugaan Kejanggalan Anggaran Bapenda

Gaji DPR Capai Rp230 Juta per Bulan, Belum Termasuk Tunjangan Rumah

Wali Kota Medan Pastikan Tak Ada Kenaikan PBB: Fokus Perkuat PAD Tanpa Membebani Warga

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Kalbar dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan di Mempawah

Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Berlaku hingga Oktober 2025