Universitas Moestopo dan Pemda Lombok Barat Gelar Workshop Profesionalisme DPRD
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
KALTIM - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial di kawasan IKN. Salah satu langkah nyata yang kini dilakukan adalah dengan mempersempit ruang gerak praktik prostitusi melalui pengetatan aturan pada penginapan, hotel, losmen, dan jasa akomodasi lainnya.
"Kami persempit ruang prostitusi atau ruang gerak pramunikmat yang lakukan kegiatan di IKN," ujar Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, saat ditemui di Sepaku, Sabtu (12/7).
Langkah tersebut dilakukan secara kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, TNI/Polri, serta unsur pengusaha lokal. OIKN telah mengundang para pemilik usaha penginapan untuk mendukung upaya ini dengan menerapkan aturan ketat bagi pengguna jasa.
"Jangan takut kehilangan rezeki karena aturan yang ketat. Justru akan lebih banyak orang baik yang datang dan menginap jika tempat usahanya sehat dan terpercaya," tegas Alimuddin.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat terkait penyakit sosial yang dikhawatirkan meningkat seiring mobilitas pendatang ke wilayah IKN. Menurut Alimuddin, pencegahan sejak dini sangat penting agar IKN tumbuh sebagai kota yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tapi juga berkarakter dan bermartabat secara sosial-budaya.
Sementara itu, Deputi Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menegaskan bahwa praktik prostitusi sudah terjadi jauh sebelum pembangunan IKN dimulai.
"Jangan sampai muncul narasi yang menyalahkan keberadaan IKN atas fenomena lama ini. Mari semua bicara berdasarkan data dan konteks yang benar," katanya.
Thomas juga menyampaikan bahwa citra IKN sebagai ibu kota negara baru sangat dipengaruhi oleh cara mengelola kota, termasuk dalam sektor akomodasi dan pelayanan publik.
"Mari bangun standar pelayanan yang profesional, etis, dan bertanggung jawab. Ini demi menjaga wajah IKN di tingkat nasional maupun internasional," tutupnya.*
(at/j006)
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan sebanyak 23 anggota Korps Marinir tertimbun longsor di kawasa
NASIONAL
JAKARTA Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengeluarkan peringatan keras terkait maraknya penyalahgunaan nitrous oxide
KESEHATAN
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dinilai memegang peran strategis dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transpar
NASIONAL
BANDA ACEH Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Aceh mengumumkan hasil seleksi terbuka untuk sembilan jabata
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, memberikan pernyataan tegas menjelan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memberi sinyal akan kembali melayangkan gugatan perdata terhadap perusahaanperu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia resmi meluncurkan logo resmi keketuaan dalam organisasi kerja sama ekonomi Developing Eight (D8) untuk periode 2026
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat penerapan Sumut Corporate University (Corpu) sebagai upaya strate
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tetap memperhatikan nasib para pekerja di 28 perusahaan yang izinn
NASIONAL