JAKARTA -Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menanyakan langsung kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikti) Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengenai wacana pemberian izin kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Namun, Satryo hanya menyatakan bahwa usulan tersebut masih sebatas wacana dan belum ada keputusan resmi.
“Kemarin sempat kami tanyakan pada saat rapat kerja dengan Mendikti. Tapi dari pihak Mendikti sampaikan ‘masih wacana’,” ujar Hadrian kepada Kompas.com, Senin (27/1).
Hadrian menambahkan bahwa wacana ini perlu mendapat kajian yang mendalam, terutama mengenai tujuan dan dampaknya terhadap pendidikan. Ia menekankan bahwa jika izin ini diberikan, maka perguruan tinggi harus memastikan bahwa tujuan utama tetap untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kepentingan bisnis semata.
Baca Juga:
“Kampus sebagai institusi independen harus tetap fokus pada pencetakan cendekiawan dan generasi unggul. Jangan sampai terkooptasi oleh kepentingan segelintir orang,” ujarnya.
Meski demikian, Hadrian juga menyampaikan bahwa jika wacana ini terealisasi, pihaknya akan meningkatkan pengawasan agar pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi tidak merugikan masyarakat atau mahasiswa. Sebagai contoh, Hadrian menyatakan bahwa jika pendapatan dari tambang digunakan untuk menurunkan biaya kuliah, hal ini tidak akan menjadi masalah.
Baca Juga:
Sementara itu, Forum Rektor Indonesia mendukung wacana tersebut, dengan alasan bahwa pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang dapat meringankan beban biaya kuliah bagi mahasiswa. Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia, Didin Muhafidin, menyatakan bahwa dengan pendapatan tambahan dari tambang, yayasan pendidikan tinggi bisa mengurangi ketergantungan pada uang kuliah mahasiswa yang tinggi.
“Jika yayasan mendapatkan tambahan pendapatan dari proyek tambang, tentu muaranya akan meringankan beban mahasiswa,” kata Didin.
Sebagai informasi, saat ini Baleg DPR RI sedang melakukan kajian terkait kemungkinan agar perguruan tinggi dan UKM dapat mengelola tambang, yang akan menjadi bagian dari revisi UU Minerba. Namun, hingga saat ini, belum ada konsep yang jelas terkait wacana ini.(kmps)
(N/014)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
PONTIANAK Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kota Pontianak, di mana mayat bayi lakilaki ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok individu mengacungkan selebaran bernada separatis di ruang sidang United Nations Perm
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan praktik judi online yang meres
Hukum dan Kriminal
LOMBOK BARAT Sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini teng
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Anggota DPRD Asahan, Pajar Prianto (42), resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam yang digerebek polisi di ru
Hukum dan Kriminal
