JAKARTA -Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menanyakan langsung kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikti) Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengenai wacana pemberian izin kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Namun, Satryo hanya menyatakan bahwa usulan tersebut masih sebatas wacana dan belum ada keputusan resmi.
“Kemarin sempat kami tanyakan pada saat rapat kerja dengan Mendikti. Tapi dari pihak Mendikti sampaikan ‘masih wacana’,” ujar Hadrian kepada Kompas.com, Senin (27/1).
Hadrian menambahkan bahwa wacana ini perlu mendapat kajian yang mendalam, terutama mengenai tujuan dan dampaknya terhadap pendidikan. Ia menekankan bahwa jika izin ini diberikan, maka perguruan tinggi harus memastikan bahwa tujuan utama tetap untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kepentingan bisnis semata.
Baca Juga:
“Kampus sebagai institusi independen harus tetap fokus pada pencetakan cendekiawan dan generasi unggul. Jangan sampai terkooptasi oleh kepentingan segelintir orang,” ujarnya.
Meski demikian, Hadrian juga menyampaikan bahwa jika wacana ini terealisasi, pihaknya akan meningkatkan pengawasan agar pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi tidak merugikan masyarakat atau mahasiswa. Sebagai contoh, Hadrian menyatakan bahwa jika pendapatan dari tambang digunakan untuk menurunkan biaya kuliah, hal ini tidak akan menjadi masalah.
Baca Juga:
Sementara itu, Forum Rektor Indonesia mendukung wacana tersebut, dengan alasan bahwa pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang dapat meringankan beban biaya kuliah bagi mahasiswa. Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia, Didin Muhafidin, menyatakan bahwa dengan pendapatan tambahan dari tambang, yayasan pendidikan tinggi bisa mengurangi ketergantungan pada uang kuliah mahasiswa yang tinggi.
“Jika yayasan mendapatkan tambahan pendapatan dari proyek tambang, tentu muaranya akan meringankan beban mahasiswa,” kata Didin.
Sebagai informasi, saat ini Baleg DPR RI sedang melakukan kajian terkait kemungkinan agar perguruan tinggi dan UKM dapat mengelola tambang, yang akan menjadi bagian dari revisi UU Minerba. Namun, hingga saat ini, belum ada konsep yang jelas terkait wacana ini.(kmps)
(N/014)
JAKARTA Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, mengungkapkan bahwa sosok berinisial J telah menyatakan kesedia
Politik
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menegaskan bahwa perbaikan jalan rusak di Jalan Setia Makmur, Kecamatan Sunggal,
Pemerintahan
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 21 UndangUndang Tind
Nasional
JAKARTA Laga final Piala AFF U23 2025 tinggal hitungan jam. Di tengah ketegangan dan harapan besar, penyerang muda Garuda Muda, Hokky Car
Olahraga
THAILAND Gencatan senjata akhirnya tercapai antara Thailand dan Kamboja pada Senin (28/7) malam setelah hampir sepekan konflik bersenjata
Internasional
JAKARTA Anggota DPR RI sekaligus selebritas Junico Siahaan atau yang dikenal sebagai Nico Siahaan mengungkapkan keprihatinannya terhadap k
Hukum dan Kriminal
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jal
Nasional
SUMUT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mewujudkan pembangunan
Pemerintahan
JAKARTA Partai Demokrat secara tegas membantah tudingan yang menyebut partai berlambang mercy itu berada di balik maraknya isu dugaan ijaz
Politik
JAKARTA Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendampingi tiga orang saksi yang diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan du
Hukum dan Kriminal