Aliansi Mahasiswa Medan Desak Wali Kota Rico-Zaki Mundur: Janji Kampanye Dinilai Belum Terpenuhi

MEDAN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Medan Bersatu (AMMU) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1, pada Senin pagi (21/7/2025).

Dalam aksinya, para mahasiswa menyuarakan kritik terhadap kinerja pemerintahan Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap yang dianggap belum memenuhi janji-janjinya sejak dilantik lima bulan lalu.

Tuntutan utama yang disuarakan massa adalah desakan agar pasangan Rico-Zaki mundur dari jabatannya, mengingat masa kerja mereka telah melewati 100 hari, namun dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.

"Kalau tidak bisa menepati janji, lebih baik Rico-Zaki mengundurkan diri sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan," teriak salah satu orator dalam aksi tersebut.

Massa menyoroti beberapa janji kampanye yang dianggap belum terealisasi, antara lain penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat Medan, pengentasan kriminalitas di kawasan seperti Belawan, serta penanganan masalah banjir dan infrastruktur jalan rusak yang masih menjadi keluhan publik.

"Dulu dijanjikan puluhan ribu lapangan kerja, kenyataannya angka pengangguran justru bertambah. Medan yang unggul dan tertib masih jauh dari harapan," ujar seorang perwakilan massa.

Mereka juga menyoroti minimnya respons cepat dalam pelayanan publik serta lambannya reformasi birokrasi di lingkungan Pemko Medan.

Dalam pernyataan sikapnya, AMMU menilai anggaran besar Pemko Medan justru lebih banyak diarahkan pada kegiatan pencitraan daripada menyentuh kebutuhan mendasar warga.

"Banyak program tidak fokus dan tumpang tindih. Perencanaan lemah, evaluasi minim. Banjir, jalan rusak, dan pelayanan masih jadi PR besar," lanjutnya.

Mereka juga menyoroti penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan yang dianggap belum optimal.

Menurut mereka, digitalisasi seharusnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi, bukan sekadar formalitas.

"Stop pencitraan, mulai kerja nyata. Pemerintah harus kembali kepada substansi: pelayanan publik yang efisien dan berdampak," tegas salah satu juru bicara aksi.