UNICEF Aceh Bersama Bappeda Gelar Konsolidasi RPJMA 2025–2029: Kuatkan Kearifan Lokal dan Kesejahteraan Rakyat

BANDA ACEH — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh bersama UNICEF Aceh menggelar Pertemuan Konsolidasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2029, bertempat di Bapelkes Banda Aceh, pada hari Kamis (24/7/2025).

Kegiatan strategis ini menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan Aceh yang menitikberatkan pada pendekatan kearifan lokal, keistimewaan daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Aceh, Dr. Husnan, menyampaikan bahwa forum konsolidasi ini merupakan langkah lanjutan dari rangkaian pembahasan sektoral lintas bidang yang telah dilakukan sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa nilai-nilai lokal harus menjadi fondasi utama dalam arah pembangunan Aceh ke depan.

"Yang paling utama dalam pembahasan RPJMA ini adalah bagaimana kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, keistimewaan, dan kekhususan Aceh," tegas Dr. Husnan.

Ia juga mengapresiasi peran dan dukungan UNICEF dalam proses pendampingan penyusunan RPJMA, serta berharap sinergi ini terus berlanjut seiring penyempurnaan dokumen yang tengah berjalan.

Perwakilan UNICEF Aceh, Hasnani Rangkuti, dalam kesempatan yang sama menegaskan komitmen UNICEF dalam mendukung Pemerintah Aceh mewujudkan dokumen perencanaan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

"Kami berharap RPJMA 2025–2029 dapat benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Aceh, khususnya anak-anak yang jumlahnya mencapai lebih dari 30 persen penduduk Aceh," ujar Hasnani.

UNICEF menilai, pembangunan yang berkelanjutan harus menempatkan anak-anak dan kelompok rentan sebagai pusat perhatian dalam kebijakan dan implementasi program pembangunan daerah.

Pertemuan konsolidasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tim penyusun RPJMA, SKPA terkait, UNICEF, serta kalangan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha).

Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat substansi dokumen RPJMA agar lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

RPJMA 2025–2029 diharapkan menjadi pijakan penting bagi pembangunan Aceh yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, kelestarian budaya, dan keadilan sosial.