KPK Kejar Asal Uang Setoran 16 Kepala OPD ke Bupati Tulungagung, Potensi Korupsi Lanjutan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
Tapanuli Selatan — Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) menggelar Sosialisasi Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP), Jumat (25/7/2025) di Aula Bappeda, Sipirok.
Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, yang menegaskan pentingnya E-SAKIP sebagai alat ukur dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.
"SAKIP bukan hanya soal laporan kinerja, tetapi menyangkut perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi kinerja secara menyeluruh dan periodik," ujar Bupati Gus Irawan.
Sosialisasi ini juga difokuskan pada penyelarasan antara program prioritas daerah dengan RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan benar-benar berdampak langsung terhadap masyarakat.
Bupati menyebutkan bahwa akuntabilitas harus menjadi budaya kerja di seluruh jajaran pemerintah daerah.
"Efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan serta pelaksanaan program merupakan indikator profesionalisme birokrasi yang ingin kita capai bersama," imbuhnya.
Wakil Bupati Tapsel, Jafar Syahbudin Ritonga, turut menekankan bahwa E-SAKIP adalah langkah penting untuk membangun birokrasi yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan publik.
"Kami berharap penerapan E-SAKIP bisa mendorong peningkatan nilai akuntabilitas kinerja. Minimal kita targetkan predikat 'B', dan akan terus meningkat ke depannya," tegas Wakil Bupati.
Dengan penerapan E-SAKIP yang terintegrasi, Pemkab Tapsel bertekad mendorong reformasi birokrasi berkelanjutan serta meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Hamdan Zen, seluruh Kepala OPD, serta perwakilan perangkat daerah lainnya.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL