MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sumut, Senin (28/7/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh PPID dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sumut serta 33 kabupaten/kota secara daring.
Rakor ini menjadi bagian dari komitmen kuat Pemprov Sumut dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik, sekaligus mengevaluasi kinerja PPID utama dan pembantu dalam menyampaikan layanan informasi kepada masyarakat.
Baca Juga:
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Sumut, Porman Mahulae, dalam sambutannya mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong, mengatakan Rakor ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan, serta memonitor kualitas pelayanan informasi publik yang dijalankan oleh para PPID di masing-masing wilayah kerja.
"Kami berharap sinergi seluruh elemen, dari kepala daerah, kepala dinas, hingga petugas pelaksana, agar mampu memberikan pelayanan informasi yang cepat, sederhana, dan partisipatif," ujar Porman.
Baca Juga:
Sebagai wujud transparansi dan kemudahan layanan, Pemprov Sumut telah menyediakan portal PPID daring yang dapat diakses publik melalui situs: https://ppid.sumutprov.go.id.
Kehadiran portal ini diharapkan mampu memangkas birokrasi dan mempercepat distribusi informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Rakor juga menghadirkan narasumber dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rega Tadeak Hakim, yang menekankan pentingnya peran aktif pimpinan daerah dalam mendorong budaya keterbukaan informasi.
Ia menyoroti perlunya peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi teknologi informasi, serta penguatan komunikasi dan partisipasi publik.
"Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban formal, tetapi fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah," tegas Rega.
Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumut, Abdul Haris Nasution, dalam kesempatan yang sama menjelaskan klasifikasi informasi publik, termasuk informasi setiap saat, berkala, serta-merta, berdasarkan permintaan, dan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Ia juga menyampaikan bahwa Provinsi Sumut pada tahun 2024 meraih predikat Informatif dengan posisi ke-19 nasional untuk kategori pemerintah provinsi.
JAKARTA TIMUR Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seora
Peristiwa
MEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18 dari tiap desa di Kota Padangsidimpuan kembali d
Hukum dan Kriminal
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek fiktif di Divisi Engineering Pro
Nasional
JAKARTA Setelah pengakuan emosional Farel Prayoga tentang ibu kandungnya yang selama 14 tahun tak pernah bersamanya, kini giliran ibu tiri
Entertainment
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permo
Pemerintahan
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Malang
Pemerintahan
MEDAN Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan jaminan kemudahan berinves
Pemerintahan
PAPUA Satuan Tugas Gabungan TNI berhasil melumpuhkan dua anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam operasi militer di Kampung Kunga dan
Hukum dan Kriminal
RIAU Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, kembali mengingatkan pentingnya kesigapan pemerintah dalam menghadapi kebakaran hutan dan lah
Peristiwa