Rupiah Terancam Jebol Rp17.800 per Dolar AS Pekan Depan!
JAKARTA Nilai tukar Rupiah Indonesia diperkirakan masih berada dalam tekanan dan berpotensi melemah hingga menembus level Rp17.800 per d
EKONOMI
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sumut, Senin (28/7/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh PPID dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sumut serta 33 kabupaten/kota secara daring.
Rakor ini menjadi bagian dari komitmen kuat Pemprov Sumut dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik, sekaligus mengevaluasi kinerja PPID utama dan pembantu dalam menyampaikan layanan informasi kepada masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Sumut, Porman Mahulae, dalam sambutannya mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong, mengatakan Rakor ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan, serta memonitor kualitas pelayanan informasi publik yang dijalankan oleh para PPID di masing-masing wilayah kerja.
"Kami berharap sinergi seluruh elemen, dari kepala daerah, kepala dinas, hingga petugas pelaksana, agar mampu memberikan pelayanan informasi yang cepat, sederhana, dan partisipatif," ujar Porman.
Sebagai wujud transparansi dan kemudahan layanan, Pemprov Sumut telah menyediakan portal PPID daring yang dapat diakses publik melalui situs: https://ppid.sumutprov.go.id.
Kehadiran portal ini diharapkan mampu memangkas birokrasi dan mempercepat distribusi informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Rakor juga menghadirkan narasumber dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rega Tadeak Hakim, yang menekankan pentingnya peran aktif pimpinan daerah dalam mendorong budaya keterbukaan informasi.
Ia menyoroti perlunya peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi teknologi informasi, serta penguatan komunikasi dan partisipasi publik.
"Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban formal, tetapi fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah," tegas Rega.
Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumut, Abdul Haris Nasution, dalam kesempatan yang sama menjelaskan klasifikasi informasi publik, termasuk informasi setiap saat, berkala, serta-merta, berdasarkan permintaan, dan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Ia juga menyampaikan bahwa Provinsi Sumut pada tahun 2024 meraih predikat Informatif dengan posisi ke-19 nasional untuk kategori pemerintah provinsi.
Prestasi ini harus dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan informasi di tingkat daerah.
"PPID pelaksana harus lebih aktif melaporkan layanan informasi. Kepala OPD harus memberi perhatian lebih terhadap pelaksanaan UU KIP," ujarnya tegas.
Rakor yang digelar melalui platform Zoom Meeting ini juga menjadi ruang dialog antardaerah, di mana sejumlah PPID dari kabupaten/kota menyampaikan praktik baik dan tantangan yang dihadapi di lapangan.
Dengan terselenggaranya Rakor ini, Pemprov Sumut menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar slogan, melainkan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.*
JAKARTA Nilai tukar Rupiah Indonesia diperkirakan masih berada dalam tekanan dan berpotensi melemah hingga menembus level Rp17.800 per d
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah mata uang dunia tercatat memiliki nilai tukar yang sangat rendah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Dalam perbandinga
EKONOMI
DELI SERDANG Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II yang digelar di Desa Telaga Sari, Keca
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Sumatra menjadi salah satu kawasan konservasi terpenting di dunia yang membentang di Provin
PARIWISATA
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menggelar Sidang Isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah atau penentuan Idul
AGAMA
JAKARTA Koordinator Tim Hukum Merah Putih (THMP), Suhadi, menilai kecil kemungkinan Presiden ke7 RI Joko Widodo terlibat dalam dugaan k
POLITIK
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut warga desa tidak terdampak dolar karena tidak menggunakannya secara langsung
EKONOMI
DELI SERDANG Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi meminta aparat kepolisian memberikan perlindungan kepada seorang guru ngaji,
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar miny
EKONOMI
SAMARINDA Keterlibatan aparat kepolisian dalam kasus peredaran gelap narkotika kembali mencuat di Kalimantan Timur. Kali ini, Kepala Sat
HUKUM DAN KRIMINAL