Bupati Madina Tegaskan Komitmen Jalankan Program Ketahanan Pangan dan Makan Bergizi Gratis

MANDAILING NATAL – Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, menegaskan komitmennya dalam menjalankan program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis (MBG) sebagaimana menjadi instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

Penegasan itu disampaikan dalam rapat pemaparan program ketahanan pangan, BUMDes, dan MBG bersama para kepala OPD, camat, dan kepala desa se-Kabupaten Madina di Aula Kantor Bupati, Komplek Perkantoran Payaloting, Senin (28/7/2025).

Dalam arahannya, Bupati Saipullah menekankan bahwa seluruh desa harus segera mengaktifkan lahan pertanian guna membangun sistem pangan mandiri yang berkelanjutan.

Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan pokok dari luar daerah.

"Program ini bukan sekadar proyek, tetapi mandat langsung Presiden. Saya minta kepala desa mengoptimalkan 20 persen Dana Desa yang dialokasikan khusus untuk ketahanan pangan, agar kebutuhan pokok seperti beras, jagung, dan sayuran bisa dipenuhi dari desa sendiri," tegasnya.

Saipullah juga menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung program ini melalui kerja sama strategis dengan Koperasi Merah Putih.

Ia meminta dua lembaga ini fokus membangun enam gerai layanan di desa, yakni sembako, LPG, pupuk, apotek/klinik, cold storage, dan gudang penyimpanan pangan.

"Cold storage sangat vital untuk menjaga kesegaran hasil pertanian. Gudang beras juga harus dibangun dengan standar penyimpanan yang baik. Ini langkah awal menuju kemandirian pangan desa," ujar Saipullah.

Terkait program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Bupati Madina juga meminta setiap desa ikut serta membangun dapur umum berbasis Sistem Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Setiap dapur ditargetkan dapat menyuplai makanan bergizi kepada 3.000–4.000 siswa serta ibu hamil dan menyusui.

Bupati menjelaskan bahwa skema insentif juga telah disiapkan pemerintah.

Desa yang membangun dan mengelola dapur secara mandiri dari nol akan mendapatkan insentif Rp3.500 per paket makanan, sedangkan yang hanya menjalankan proses memasak akan menerima Rp1.500 per paket.

"Ini bukan hanya upaya pemenuhan gizi masyarakat, tapi juga membuka peluang ekonomi desa. Banyak lapangan kerja bisa tercipta dari sini," ucapnya.

Namun demikian, Saipullah mengakui adanya tantangan geografis yang dihadapi desa-desa terpencil di Madina.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar dapur bergizi juga dapat didirikan di desa-desa kecil, meski skala penerima manfaatnya terbatas.

Di akhir arahannya, Bupati Madina menyampaikan akan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Ia menegaskan akan mengevaluasi desa yang tidak menunjukkan keseriusan dalam menjalankan program ketahanan pangan dan MBG.

"Saya akan turun langsung ke desa. Kalau program tidak dijalankan, maka Dana Desa akan kami evaluasi. Bahkan tunjangan kepala desa bisa kami pertimbangkan ulang," tegasnya.

Bupati berharap seluruh perangkat desa bekerja maksimal agar Madina dapat menjadi model daerah yang mandiri secara pangan sekaligus menjadi pionir pelaksana program makan bergizi gratis di Sumatera Utara.*