NIAS UTARA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. Eddy Soeparno, SH., MH, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan dipusatkan di Tangkahan Nelayan, Dusun I, Desa Siofa Banua, Kecamatan Tuhemberua.
Kedatangan Eddy Soeparno disambut langsung oleh Forkada Kepulauan Nias dan Forkopimda di Bandara Binaka, lalu dilanjutkan dengan kunjungan ke kawasan pesisir Tuhemberua. Kegiatan ini bertujuan mendorong penguatan nilai-nilai kebangsaan di wilayah tertinggal sekaligus memastikan keterlibatan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Ketua DPRD dan Bupati Sampaikan Kondisi Nias Utara
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Nias Utara, Yaaman Telaumbanua, SE., MM, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Ketua MPR. Ia menekankan bahwa Nias Utara membutuhkan perhatian ekstra, mengingat kondisi infrastruktur dan sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, UMKM, dan perkebunan masih sangat membutuhkan dukungan pusat.
"Jalan dari Gunungsitoli ke Nias Utara sangat parah. Sektor pertanian dan perikanan punya potensi besar, tapi perlu sentuhan serius dari pusat," ujar Yaaman.
Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu mengatakan bahwa kunjungan ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat hadir untuk wilayah-wilayah yang tengah berjuang keluar dari ketertinggalan.
"Semoga ini memperkuat sinergi pusat dan daerah serta mempercepat pembangunan. Kami butuh perhatian nyata, terutama di sektor kelautan dan infrastruktur," ujarnya.
Nelayan dan Warga Sampaikan Langsung Aspirasi
Wakil Ketua MPR RI juga berdialog langsung dengan masyarakat nelayan. Sekretaris Desa Siofa Banua dan seorang nelayan bernama Bezisokhi Waruwu menyampaikan perlunya pembangunan pabrik es dan tangkahan nelayan guna menunjang aktivitas ekonomi perikanan di wilayah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Eddy Soeparno menyatakan komitmennya untuk menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat, serta memastikan agar program-program strategis menjangkau daerah-daerah terpencil.