NIAS BARAT – Pemerintah Kabupaten Nias Barat kembali menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hal ini tercermin dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 39 Tahun 2024 terkait Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, yang digelar pada Jumat (1/8/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Oktoriaonto Elisman Gulo, SH., MM., dan dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis, seperti Sekretaris DPRD, Kabid Pengelola Barang Milik Daerah Rukun Sana Rima Hia, S.Sos., MM., serta Kasubbid Penatausahaan Barang Milik Daerah Junius Gulo, S.Kom.
Baca Juga:
Hadir pula perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemkab Nias Barat.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga belanja secara rasional dan efisien.
Baca Juga:
Tak hanya itu, pembahasan ini juga merespons hasil reviu Inspektorat Daerah sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 700/75/ITDA/2025 tertanggal 22 Juni 2025, serta menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan riil OPD.
Dalam forum tersebut, sinergi lintas perangkat daerah sangat terasa.
Pembahasan dilakukan secara konstruktif dan terbuka, dengan tujuan akhir untuk menyusun standar harga satuan yang akurat, realistis, dan mampu menghindarkan potensi pemborosan anggaran.
Oktoriaonto Elisman Gulo dalam arahannya menekankan pentingnya regulasi ini untuk menjadi acuan bersama dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan berdampak.
"Tata kelola anggaran yang baik harus dimulai dari penetapan harga satuan yang sesuai standar dan kebutuhan riil. Ini bentuk tanggung jawab kita semua terhadap kepercayaan publik," tegasnya.
Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Nias Barat menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah bukan sekadar urusan administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab moral dan publik.
"Setiap rupiah yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat. Maka itu, harus digunakan seefisien dan seefektif mungkin untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Oktoriaonto menutup forum.*
JAKARTA Media sosial kembali digegerkan oleh video viral yang memperlihatkan aksi seorang penumpang pria yang membuat kericuhan dalam kabi
Peristiwa
BOGOR Duka mendalam menyelimuti dunia dirgantara Indonesia. Sebuah pesawat latih milik Federasi Aerosport Seluruh Indonesia (FASI) jatuh d
Peristiwa
JAKARTA Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dalam aksi akbar bela Palestina yang dig
Nasional
BOGOR Tim gabungan kini tengah melakukan olah TKP dan evakuasi korban. Otoritas penerbangan termasuk KNKT (Komite Nasional Keselamatan Tra
Peristiwa
MANDAILING NATAL Penyidik Polres Mandailing Natal (Madina), Polda Sumatera Utara (Sumut), menetapkan MS sebagai tersangka pelaku pembunuh
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan penurunan drastis transaksi judi online (judol) setelah pemblok
Nasional
DENPASAR Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di akhir pekan, Polsek Denpasar Selatan bersama Pasikian Pecalang me
Nasional
ACEH BESAR Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia, masyarakat Dusun Bosnila, Gampong Lam Lumpu, Kecamatan
Nasional
MEDAN Dalam percakapan seharihari umat Islam, kalimat Allahumma Barik kerap terdengar, terutama saat menyaksikan sesuatu yang mengagumk
Agama
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina kini menjadi bagian resmi dari agenda pemerin
Nasional
