Praperadilan Ketiga Kandas, Roy Suryo Disebut Bakal Ajukan Gugatan Jilid Keempat
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menahan Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU), Joko Sutrisno, terkait dugaan korupsi penjualan aluminium alloy periode 2018 hingga 2024.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Bidang Pidana Khusus menemukan minimal dua alat bukti yang cukup.
Kepala Seksi Pidsus Kejatisu, Arief Kadarman, menyatakan Joko Sutrisno diduga melakukan perubahan skema pembayaran dari cash dan SKBN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) menjadi Dokumen Agen Acceptance (D/A) dengan tenor 180 hari.Baca Juga:
Skema ini menyebabkan pembayaran atas aluminium alloy yang dikirim PT Inalum tidak dilakukan, sehingga menimbulkan kerugian negara.
"Kerugian negara diperkirakan mencapai USD 8 juta atau sekitar Rp 133,5 miliar. Nominal pastinya masih dalam perhitungan," kata Arief, Selasa, 13 Januari 2026.
Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Pasal 603, 604 jo Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Setelah pemeriksaan kesehatan dan pertimbangan penyidik, Joko Sutrisno ditahan di Rutan Kelas IA Tanjung Gusta Medan selama 20 hari pertama.
Arief menegaskan penyidikan akan terus dilanjutkan dan jika ditemukan keterlibatan pihak lain, tindakan hukum akan diterapkan.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya, di mana tiga tersangka telah lebih dulu ditahan pada 17 dan 22 Desember 2025.*
(ds/dh)
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (yearonyear/yoy) mendapat apresiasi
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab banyaknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG).Kami melihat beberapa sebab,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menjadi menteri paling tidak beruntung karena harus menghadapi berbagai t
EKONOMI
SEOUL Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan Indonesia telah berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang. Namun, usulan
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati bagi pelaku korup
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap besaran uang dalam amplop yang diserahkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhard
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengucurkan suntikan dana bantuan sebesar Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (pemda)
EKONOMI
JAKARTA Hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak permohonan praperadilan jilid II
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kami
NASIONAL