Praperadilan Ketiga Kandas, Roy Suryo Disebut Bakal Ajukan Gugatan Jilid Keempat
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) mendapat apresiasi sekaligus catatan kritis dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.
Menurut Said, capaian tersebut tidak lepas dari sejumlah faktor musiman, seperti libur sekolah, musim penerimaan peserta didik baru, hingga meningkatnya konsumsi listrik selama musim kemarau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masa libur sekolah pada Juli 2026 mendorong pertumbuhan sektor akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman hingga 10,6 persen.
Selain itu, aktivitas penerimaan peserta didik baru dan kenaikan kelas turut menopang sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 6,97 persen pada triwulan II 2026.Baca Juga:
"Faktor musiman ini ikut mendorong pertumbuhan sektor telekomunikasi sehingga sektor infokom tumbuh," ujar Said dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).
Said juga menilai, cuaca panas selama musim kemarau meningkatkan permintaan listrik untuk kebutuhan pendingin ruangan. Di sisi lain, konflik geopolitik yang mendorong kenaikan harga gas ikut memacu pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas hingga 10,81 persen.
Meski mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, Said mengingatkan pemerintah agar tidak terlena. Ia menilai perlambatan sektor manufaktur dan pertanian perlu menjadi perhatian karena keduanya memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.
"Kita harus mewaspadai melambatnya pertumbuhan industri pengolahan. Pada triwulan I 2026, industri pengolahan tumbuh 5,04 persen (yoy), tetapi pada triwulan II 2026 melambat menjadi 4,52 persen," katanya.
Menurut Said, industri pengolahan menyumbang sekitar 18,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 13,5 persen tenaga kerja nasional, sehingga perlambatan sektor tersebut perlu diantisipasi.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga menyoroti perlambatan sektor pertanian. Meski panen raya berlangsung di berbagai daerah, pertumbuhan sektor ini turun dari 4,97 persen pada triwulan I 2026 menjadi 3,8 persen pada triwulan II 2026.
"Sektor pertanian merupakan cerminan sektor primer sekaligus berkontribusi 13,57 persen terhadap PDB. Sektor ini juga menyerap 28,75 persen tenaga kerja nasional sehingga perannya sangat strategis," jelas Said.
Dari sisi permintaan, Said mencermati perlambatan konsumsi rumah tangga. Setelah tumbuh 5,52 persen pada triwulan I 2026 yang ditopang momentum Lebaran, konsumsi rumah tangga melambat menjadi 5,05 persen pada triwulan II 2026.
"Namun, pencapaian ini patut kita syukuri sebab konsumsi rumah tangga sebagai penyangga 53,3 persen PDB masih berkinerja baik," ucapnya.
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (yearonyear/yoy) mendapat apresiasi
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab banyaknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG).Kami melihat beberapa sebab,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menjadi menteri paling tidak beruntung karena harus menghadapi berbagai t
EKONOMI
SEOUL Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan Indonesia telah berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang. Namun, usulan
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati bagi pelaku korup
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap besaran uang dalam amplop yang diserahkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhard
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengucurkan suntikan dana bantuan sebesar Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (pemda)
EKONOMI
JAKARTA Hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak permohonan praperadilan jilid II
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kami
NASIONAL