JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menyatakan terbuka terhadap kemungkinan penempatan personel TNI dan Polri di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) maupun Rumah Tahanan (rutan), terutama di lokasi yang dinilai memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap peredaran narkotika.
Pernyataan itu disampaikan Agus usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Imipas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), di Jakarta, Senin (4/8/2025).
"Bila perlu, lapas maupun rutan—terutama yang memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap peredaran narkoba—kita tempatkan personel TNI atau Polri di dalam melakukan pengamanan," ujar Agus.
Baca Juga:
Agus menjelaskan, kehadiran TNI-Polri tak hanya untuk pengamanan umum, tetapi juga mengawasi interaksi petugas jaga serta pengunjung yang datang ke lapas.
"Termasuk pemeriksaan kepada petugas jaga dan masyarakat yang melakukan besuk tahanan. Sehingga upaya mencegah peredaran narkoba dari dalam lapas ini dapat berjalan dengan baik," tegasnya.
Baca Juga:
Langkah ini merupakan bagian dari peningkatan sinergi antara dua institusi. Melalui MoU yang ditandatangani, kedua pihak menyepakati kerja sama dalam bidang kepolisian, keimigrasian, dan pemasyarakatan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya menyambut positif langkah tersebut.
"Kita berharap sinergisitas antara Polri dan Kementerian Imipas, soliditas, serta kerja-kerja kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara akan terus terjaga," ujar Kapolri.
Langkah ini juga sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan reformasi hukum dan penguatan sistem keamanan nasional, termasuk pemberantasan narkotika hingga ke akar.*
(j006)
BALIGE Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMA Negeri 2 Balige di bawah kepemimpinan Ibu Ani Sefriana Nadapdap, S.Pd., M.Si. S
Pendidikan
BINJAI Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, menyampaikan seruan tegas kepada para Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Binja
Pendidikan
MEDAN Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan penerbitan sertifikat tanah wakaf Masjid Jamik yang ber
Pemerintahan
MEDAN Sebanyak 86 narapidana (napi) di Sumatera Utara resmi mendapatkan amnesti dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Mere
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama Kepolisian Republik
Hukum dan Kriminal
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap praktik peredaran narkoba yang disamarkan dengan kedok kantor organisas
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Masyarakat Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingatkan kembali Pemerintah
Pemerintahan
ACEH Sebanyak 74 narapidana (napi) yang tersebar di berbagai lembaga pemasyarakatan di Aceh dinyatakan bebas setelah menerima amnesti da
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri, Brigjen Pol. F.X. Surya Kumara, S.H., M.H., melakukan kunjungan
Nasional
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengimbau agar anakanak, khususnya siswa sekolah dasar, t
Pendidikan
