Fraksi PDIP DPRD Medan Desak Pemko Fokus Atasi Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi dalam RPJMD 2025–2029

MEDAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar lebih fokus dalam menangani sejumlah persoalan strategis seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025–2029.

Pandangan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Roby Barus, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Medan, Senin (4/8/2025).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri oleh Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, Sekda Wiriya Alrahman, serta para wakil ketua DPRD.

Baca Juga:

• Pemerintah Nias Barat Mantapkan Komitmen Pengelolaan Anggaran Transparan dan Efektif
• Setelah Buron, Tersangka Korupsi Proyek IT Desa di Karo Ditangkap di Bangka Belitung

"Kami menilai beberapa persoalan tersebut belum bisa diatasi secara maksimal. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029," ujar Roby.

Roby mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Medan masih tergolong wilayah dengan tingkat ketimpangan pendapatan skala sedang.

Baca Juga:

• Bimtek PDIP di Bali Dimulai, Puan Maharani: Tidak Cukup Hanya Teriak Merdeka!
• Serial Dana Desa Nias Selatan (Edisi 4): Perbup Berlaku, Verifikasi Mandek, Siapa Bertanggung Jawab?

Bahkan, dalam rentang waktu 2021–2023, tingkat ketimpangan di Medan tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara maupun nasional.

"Ketimpangan ini disebabkan masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Pendapatan per kapita Kota Medan juga masih tergolong rendah dibanding kota-kota besar lainnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Fraksi PDIP menegaskan bahwa RPJMD harus dijadikan sebagai dokumen strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Roby menilai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan memiliki peran sentral dalam memastikan perencanaan pembangunan jangka menengah yang berkualitas dan terukur.

"Kami akan terus melakukan pengawasan dan kritik yang membangun terhadap pelaksanaan RPJMD, terutama dalam hal penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.

Dukungan terhadap UMKM, kata Roby, harus menyentuh aspek permodalan, pelatihan, serta akses pemasaran.

"Dengan disetujuinya Perda RPJMD 2025–2029, kami berharap prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dapat benar-benar diterapkan dalam implementasinya," ujar Roby menutup pandangannya.

RPJMD 2025–2029 diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, berpihak pada masyarakat kecil, dan selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan di Kota Medan.*

(mi/a008)