Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda RPJMD 2025-2029, Prioritaskan Pendidikan hingga Kesejahteraan Rakyat

- Digitalisasi layanan publik yang cepat, tanggap, dan efisien.

- Pembangunan infrastruktur terintegrasi, seperti jalan dan irigasi.

- Program perlindungan masyarakat melalui layanan hukum berbasis Restorative Justice.

Bobby Nasution juga menyoroti 17 prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, mulai dari pendidikan berbasis keterampilan, pemberdayaan kelompok rentan, penanggulangan kemiskinan, penguatan ekonomi hijau dan biru, hingga pelestarian budaya dan ketahanan sosial.

"Keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari serapan anggaran atau pertumbuhan ekonomi, melainkan dari seberapa nyata kehadiran pemerintah dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.

Sebelum penandatanganan, seluruh fraksi di DPRD Sumut menyampaikan pandangan akhirnya atas Ranperda RPJMD.

Beberapa catatan penting dari legislatif antara lain pentingnya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, indikator keberhasilan yang terukur, serta perhatian terhadap kesenjangan sosial dan potensi daerah yang belum tergarap optimal.

Turut hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti beserta jajaran wakil ketua dan anggota dewan, serta perwakilan Forkopimda.

Dengan disepakatinya Ranperda RPJMD 2025–2029 ini, Pemprov Sumut diharapkan dapat melangkah lebih strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang menyeluruh, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.*