Di Sidang Kabinet, Purbaya Bantah Nilai Tukar Rupiah Hancur
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa nilai tukar rupiah berada dalam kondisi hancur. Pernyataan terseb
EKONOMI
PAPUA - Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, resmi melantik 92 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Pelantikan ini digelar di Gedung Negara, Jayapura, pada Kamis (7/8/2025), sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta pengisian jabatan yang kosong akibat perubahan struktur birokrasi.
Dalam sambutannya, Fatoni menegaskan pentingnya seluruh pejabat yang dilantik untuk menyesuaikan diri dengan cepat, memahami tugas pokok dan fungsi jabatan, serta menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah.
"Segera pelajari tugas pokok dan fungsinya, kuasai peraturan perundang-undangan, dan ikuti seluruh ketentuan yang ada," ujarnya, dikutip Jumat (8/8).
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Proses penunjukan pejabat telah mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri RI.
Fatoni mengingatkan bahwa jabatan bukan hanya soal kekuasaan, melainkan tanggung jawab besar untuk membangun daerah.
"Saya tekankan kita perlu saling mengingatkan dan memberikan informasi agar kita semua berada di jalan yang lurus," tuturnya.
Ia juga meminta agar para pejabat terus melakukan inovasi, meningkatkan kinerja, dan menjaga integritas, karena semua proses dalam pemerintahan akan melewati audit internal, eksternal, hingga pemeriksaan hukum.
Mengakhiri prosesi pelantikan, Fatoni menyampaikan pernyataan resmi pengangkatan sesuai Keputusan Pj Gubernur Papua Nomor SK.800.1.3.3-8223 tanggal 7 Agustus 2025. Ia menyatakan keyakinannya bahwa para pejabat yang dilantik akan melaksanakan tugas dengan baik sesuai amanah.
"Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menyertai kita semua," tutupnya.*
(j006)
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa nilai tukar rupiah berada dalam kondisi hancur. Pernyataan terseb
EKONOMI
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara Hendra Cipta meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meninjau ulang kebijakan honor bagi Tenag
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai Iran merupakan bangsa Arya yang tidak mudah ditaklukkan, meski
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus melaksanakan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meny
NASIONAL
JAKARTA Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq membantah dirinya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberanta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto membuka Sidang Paripurna Kabinet di Istana Merdeka, Jumat (13/3/2026), untuk memastikan mudik Lebaran 2
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan terus menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita berinisial RS (19) yang jasadnya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia jauh dari yang disebut moratmarit. Pernyataan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 27 orang, termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP bersama Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H. memimpin Apel Gel
NASIONAL