NIAS UTARA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, Bedali Lase, S.Pd.K, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara untuk segera mengusulkan nama-nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Hal ini disampaikannya dalam pernyataan resmi di ruang kerja DPRD Nias Utara, Rabu (20/8/2025).
Menurut Bedali Lase, pengusulan tersebut sangat penting guna mengisi kekosongan tenaga kerja sesuai formasi PPPK yang telah ditetapkan di daerah.
Ia menjelaskan, dari total 683 formasi tenaga teknis, saat ini baru terisi 676 orang, sehingga masih ada 7 posisi yang belum terisi.
Adapun pada formasi tenaga guru, dari total 487 formasi, baru 336 yang terisi, menyisakan 151 posisi kosong.
Sementara itu, di bidang tenaga kesehatan, dari 47 formasi, baru 36 orang yang terisi, dengan 11 posisi masih kosong.
"Secara keseluruhan, masih ada 169 formasi yang belum terisi. Oleh karena itu, kami berharap Pemda Nias Utara segera mengusulkan nama-nama calon PPPK paruh waktu ke BKN agar kebutuhan tenaga kerja ini dapat segera terpenuhi," ujar Bedali Lase.
Bedali menegaskan bahwa DPRD Nias Utara siap mendukung penuh langkah Pemkab dalam mempercepat proses pengisian formasi yang masih kosong, khususnya untuk sektor-sektor yang sangat membutuhkan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami mendukung langkah ini, karena ini menyangkut kebutuhan daerah yang mendesak. Pemerintah harus merespons cepat demi kelancaran pelayanan publik," tambahnya.
Selain menyatakan dukungan, Bedali juga mengingatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nias Utara agar tidak ada satu pun nama calon PPPK yang tertinggal dalam proses pengusulan.
"Semua nama yang sudah memenuhi syarat agar dipastikan masuk dalam daftar usulan ke BKN. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Ini penting demi menjamin transparansi dan keadilan dalam rekrutmen tenaga PPPK," tegasnya.
Dengan langkah cepat dan sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif, diharapkan seluruh formasi yang tersedia dapat segera diisi, sehingga pelayanan publik di Kabupaten Nias Utara dapat berjalan lebih optimal.*
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti perbedaan mencolok dalam perhitungan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menandatangani Perjanjia
Ekonomi
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti kasus Kepala SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten, Dini Fitria, yang sempat
Pendidikan
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (16/10/2
Politik
JAKARTA Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pembentukan perjanjian dagang komprehensif antara Indonesia dan Mesir guna memperkuat
Ekonomi
MEDAN Mantan anggota Polda Sumatera Utara, Aiptu (Purn) Amori Bate&039e, kembali harus berhadapan dengan hukum. adsenseIa didakwa me
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkolaborasi dengan Microsoft Indonesia dan BIN
Pemerintahan
JAKARTA Aktor Ammar Zoni kembali terjerat kasus narkoba meski masih menjalani hukuman di Rutan Salemba. Ia diduga terlibat dalam jaringa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (16/10). adsenseBerdasarkan
Ekonomi
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali mencetak rekor tertinggi baru. Pada pe
Ekonomi
