NIAS UTARA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, Bedali Lase, S.Pd.K, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara untuk segera mengusulkan nama-nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Hal ini disampaikannya dalam pernyataan resmi di ruang kerja DPRD Nias Utara, Rabu (20/8/2025).
Menurut Bedali Lase, pengusulan tersebut sangat penting guna mengisi kekosongan tenaga kerja sesuai formasi PPPK yang telah ditetapkan di daerah.
Baca Juga:
Ia menjelaskan, dari total 683 formasi tenaga teknis, saat ini baru terisi 676 orang, sehingga masih ada 7 posisi yang belum terisi.
Adapun pada formasi tenaga guru, dari total 487 formasi, baru 336 yang terisi, menyisakan 151 posisi kosong.
Baca Juga:
Sementara itu, di bidang tenaga kesehatan, dari 47 formasi, baru 36 orang yang terisi, dengan 11 posisi masih kosong.
"Secara keseluruhan, masih ada 169 formasi yang belum terisi. Oleh karena itu, kami berharap Pemda Nias Utara segera mengusulkan nama-nama calon PPPK paruh waktu ke BKN agar kebutuhan tenaga kerja ini dapat segera terpenuhi," ujar Bedali Lase.
Bedali menegaskan bahwa DPRD Nias Utara siap mendukung penuh langkah Pemkab dalam mempercepat proses pengisian formasi yang masih kosong, khususnya untuk sektor-sektor yang sangat membutuhkan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami mendukung langkah ini, karena ini menyangkut kebutuhan daerah yang mendesak. Pemerintah harus merespons cepat demi kelancaran pelayanan publik," tambahnya.
Selain menyatakan dukungan, Bedali juga mengingatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nias Utara agar tidak ada satu pun nama calon PPPK yang tertinggal dalam proses pengusulan.
"Semua nama yang sudah memenuhi syarat agar dipastikan masuk dalam daftar usulan ke BKN. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Ini penting demi menjamin transparansi dan keadilan dalam rekrutmen tenaga PPPK," tegasnya.
Dengan langkah cepat dan sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif, diharapkan seluruh formasi yang tersedia dapat segera diisi, sehingga pelayanan publik di Kabupaten Nias Utara dapat berjalan lebih optimal.*
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
