ASAHAN - Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut baik kebijakan insentif pajak daerah yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Menurutnya, skema tersebut memberikan peluang besar bagi daerah untuk menarik investasi berkualitas, khususnya di sektor prioritas seperti pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.
"Skema insentif yang digagas Pemprovsu memungkinkan Pemkab Asahan memberikan keringanan pajak seperti BPHTB kepada investor. Nilainya nantinya akan dikompensasi kembali oleh Pemprov melalui mekanisme Barang Kena Pajak (BKP)," jelas Taufik saat ditemui usai rapat koordinasi di Kisaran, Kamis (21/8/2025).
Pendorong Target Investasi Rp53 Triliun
Baca Juga:
Taufik menyebut, kebijakan ini sangat strategis dalam mendukung realisasi target investasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 sebesar Rp53 triliun, sekaligus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional 6,8–7,2 persen.
"Insentif fiskal bukan sekadar soal administrasi, ini adalah instrumen konkret untuk menciptakan iklim usaha kondusif dan kompetitif, sehingga investor merasa aman dan tertarik menanamkan modal," ujarnya.
Baca Juga:
Pemkab Asahan, kata Taufik, telah menyiapkan berbagai kemudahan perizinan, infrastruktur dasar, serta perbaikan pelayanan publik untuk menyambut kehadiran investor. Ia berharap, insentif ini akan mendorong masuknya investasi ke sektor unggulan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
"Kami ingin modal yang masuk ke Asahan itu produktif, membuka lapangan kerja, menggerakkan UMKM, dan mendorong hilirisasi hasil perkebunan. Kami siap menjadi daerah ramah investasi," kata Taufik.
Investasi untuk Rakyat, Bukan Statistik
Lebih lanjut, Taufik menegaskan bahwa arah pembangunan Asahan bukan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga memastikan bahwa hasilnya dirasakan langsung oleh rakyat.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
