Anggota Tim Pansus Hak Angket DPRD Pati, Yeti Kristianti, menyatakan bahwa proses seperti ini menyalahi prosedur administrasi dan tidak dapat dibenarkan secara hukum.
"Pembahasan kebijakan publik di rumah pribadi jelas cacat prosedur. Undangannya juga bukan dari pihak yang berwenang. Bahkan pejabat penting seperti Sekda dan asisten tidak dilibatkan," kata Yeti dengan tegas.
Baca Juga:
Pansus menilai hal ini sebagai salah satu indikasi perlunya evaluasi menyeluruh atas kebijakan kenaikan PBB di Kabupaten Pati.
Pemerintah daerah diharapkan bersikap transparan dan mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam menetapkan kebijakan fiskal yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Baca Juga:
Rapat Pansus dijadwalkan berlanjut dengan pemanggilan pihak-pihak terkait lainnya guna menuntaskan polemik ini secara terbuka dan berkeadilan.*
(mt/a008)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
