"Animo masyarakat sangat tinggi. Mereka memanfaatkan program pelayanan ini dengan sangat baik," ungkap Putera Ramadhan.
Taman PKK Fly Over Amplas diharapkan menjadi ruang publik yang inklusif dan multifungsi, tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, budaya, edukatif, dan olahraga bagi warga sekitar.
Baca Juga:
Keberadaan taman ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan dalam menambah ruang terbuka hijau sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Camat Putera juga berharap kegiatan pelayanan publik terpadu seperti ini dapat dilaksanakan secara berkala.
Baca Juga:
"Pelayanan seperti ini cukup efektif untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat," pungkasnya.*
(sp/a008)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
