JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyampaikan sejumlah catatan penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025), DPD RI mendorong pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, serta penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang lebih awal.
Wakil Ketua I DPD RI, Dailami Firdaus, menyebut perlunya penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan ibadah haji. "Kami menilai penting mempertimbangkan penguatan status Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji Republik Indonesia, agar setara dengan kementerian haji di Arab Saudi," ujar Dailami.
DPD RI juga menyoroti perlunya pembenahan dalam pengelolaan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), termasuk penyediaan akomodasi memadai, transportasi disiplin, hingga mitigasi bencana dan sistem evakuasi darurat yang lebih terencana.
Di bidang kesehatan, Dailami menekankan pentingnya layanan kesehatan ramah lansia, termasuk pemeriksaan ulang, evaluasi menyeluruh dari sisi fisik dan mental, serta perhatian khusus bagi jemaah berisiko tinggi.
Terkait pelayanan jemaah, DPD RI mengusulkan kompensasi otomatis jika terdapat keterlambatan atau kegagalan layanan tanpa perlu klaim manual dari jemaah. Evaluasi kontrak vendor juga diminta dilakukan secara terbuka dan berbasis score card.
Dalam hal kuota, Dailami meminta transparansi dan keadilan distribusi antar daerah melalui dashboard real time daftar tunggu jemaah. Ia juga mendesak agar sanksi tegas diterapkan terhadap pelaku jual beli porsi haji, disertai perlindungan whistleblower dan penguatan aparat PPNS dengan kemampuan digital forensik.
"Penegakan hukum harus diperkuat agar tidak ada lagi mafia kuota yang bermain," tegasnya.
Terakhir, DPD RI mendorong agar penetapan BPIH dilakukan lebih awal, guna menjamin kesiapan logistik dan pelayanan. Bila ada perubahan mendadak, pembahasan harus dibatasi maksimal 14 hari kerja.
"Tujuannya agar tidak merugikan jemaah dan penyelenggaraan haji bisa lebih matang," tutup Dailami.*
(j006)
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga melaporkan hingga kini telah menghadirkan 163 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Jawa ya
Pemerintahan
JAKARTA Ribuan petani memperingati Hari Pangan Sedunia 2025 dengan menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/10/2025). a
Nasional
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah bersama TNI telah memblokir akses keluarmasuk Pulau Bangka dan Belitung (Babe
Nasional
JAKARTA Penyanyi Vidi Aldiano kembali menjadi sorotan publik setelah penampilannya terlihat semakin kurus dalam sebuah video yang memper
Entertainment
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti perbedaan mencolok dalam perhitungan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menandatangani Perjanjia
Ekonomi
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti kasus Kepala SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten, Dini Fitria, yang sempat
Pendidikan
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (16/10/2
Politik
BATUBARA Kesabaran warga tampaknya telah habis. Aksi unik sekaligus menyedihkan dilakukan oleh warga Desa Benteng dan Desa Pahang, Kecama
Peristiwa
JAKARTA Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pembentukan perjanjian dagang komprehensif antara Indonesia dan Mesir guna memperkuat
Ekonomi
