OTT Beruntun KPK: Sejumlah Pejabat Pemkab Klaten Dikabarkan Diamankan
KLATEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, sejumlah pejabat Pemerintah
NASIONAL
JAKARTA, — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menanggapi usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengenai pembentukan koalisi permanen menuju Pemilu 2029.
Kholid menilai bahwa pembahasan mengenai hal tersebut kurang tepat dilakukan di tengah situasi bencana yang melanda beberapa daerah di Indonesia.
"Koalisi permanen adalah topik yang penting, tetapi tidak tepat dibahas saat bangsa kita sedang berduka akibat bencana besar yang sedang terjadi," kata Kholid kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).Baca Juga:
Menurutnya, saat ini lebih penting bagi seluruh pihak untuk fokus pada penanganan bencana yang sedang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kholid menegaskan bahwa PKS belum membahas usulan koalisi permanen tersebut dalam internal partai.
Untuk sementara, partai berlambang bulan sabit kembar ini lebih memilih untuk mengutamakan agenda kerakyatan, termasuk upaya maksimal dalam menangani bencana yang menimpa wilayah-wilayah tersebut.
"Energi politik kita harus diarahkan untuk mendukung penanganan bencana dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan pada perdebatan tentang koalisi permanen yang menurut kami bisa menunggu," ungkap Kholid. PKS, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah Prabowo-Gibran, dan tetap berada di dalam koalisi pemerintah.
"Kami sudah berada dalam koalisi ini, dan PKS akan konsisten untuk mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tambahnya.
Sebelumnya, dalam acara HUT ke-61 Partai Golkar, yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Bahlil Lahadalia mengusulkan pembentukan koalisi permanen.
Bahlil berpendapat bahwa untuk menjaga stabilitas pemerintahan, perlu ada penguatan koalisi yang solid dan tidak mudah berubah-ubah.
"Koalisi yang mendukung pemerintahan ini harus kuat. Jangan ada koalisi yang masuk keluar, yang ada hanya koalisi yang solid dan berkomitmen pada stabilitas," ujar Bahlil, Jumat (5/12/2025), dalam pidatonya di acara tersebut.
Usulan Bahlil ini mendapat tanggapan beragam. Beberapa pihak menyarankan agar koalisi tersebut tidak hanya difokuskan pada stabilitas politik jangka pendek, tetapi juga memperhatikan masalah rakyat dan bencana yang tengah terjadi.
KLATEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, sejumlah pejabat Pemerintah
NASIONAL
LANGKAT Truk kontainer bermuatan 20 ton besi mengalami kecelakaan setelah gagal menanjak di Jembatan Wampu, Kecamatan Stabat, Kabupaten La
PERISTIWA
PALANGKA RAYA Fenomena lubang api bawah tanah di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan menjadi perhatian setelah video
PERISTIWA
JAKARTA Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa bersama Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) mendatangi kantor DPP Partai Gerind
NASIONAL
LUBUKPAKAM Seorang pejabat eselon IV di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berinisial DIK mengu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Andi Azwan membantah tudingan bahwa organisasinya mendapat pendanaan dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bantahan itu disam
NASIONAL
JAKARTA Sidang perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Tif
NASIONAL
JAKARTA Penegakan hukum menjadi salah satu tantangan dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gib
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis (15/10/2026) pagi dan bertahan di zona merah. IHSG sempat
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) berada di level Rp 17.959 pada perdagangan Kamis (15/10/2026) pagi, mendekati angka Rp 18.0
EKONOMI