Kecelakaan Beruntun di Sergai, Sopir Angkot Tewas dan 9 Orang Luka-Luka
SERDANG BEDAGAI Kecelakaan beruntun yang melibatkan satu angkutan umum dan dua truk terjadi di Jalan Lintas MedanTebing Tinggi, tepat
PERISTIWA
SABANG – Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, Budi Ardiansyah, menyayangkan sikap Kementerian Pertanian yang menyegel 250 ton beras impor asal Thailand dan Vietnam di gudang PT Multazam Sabang Group (MSG) pada Minggu (23/11/2025).
Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, beras tersebut ilegal karena belum mendapat restu dari pemerintah pusat.
Budi Ardiansyah menegaskan bahwa 250 ton beras tersebut sudah memiliki izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dan proses pembongkarannya dilakukan secara resmi pada Kamis (20/11/2025) di Pelabuhan CT-1, di bawah pengawasan Bea Cukai serta Forkopimda Sabang.Baca Juga:
"Seluruh proses impor beras mengikuti aturan kawasan perdagangan bebas, diawasi Bea Cukai, dan dicatat secara resmi oleh BPKS. Ini bukti bahwa Sabang mampu menjadi pintu masuk distribusi resmi, menyerap tenaga kerja, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menggerakkan ekonomi," kata Budi Ardiansyah kepada media ini, Senin (24/11/2025).
Budi menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU terkait kawasan perdagangan bebas, pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan Sabang tidak memerlukan perizinan seperti wilayah Indonesia lainnya.
Jenis barang yang masuk dan keluar ditetapkan BPKS.
"Proses pemasukan beras dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Beras kemudian dibawa ke gudang resmi PT MSG, tak jauh dari pelabuhan, untuk mempermudah distribusi di dalam kawasan," imbuhnya.
Ketua Majelis Ekonomi PWM Aceh menekankan bahwa masuknya beras impor ini menjadi momentum penting untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Pemerintah kota mendukung penuh aktivitas impor resmi yang mengikuti ketentuan kawasan, terutama terkait barang-barang legal dan yang diperbolehkan keluar dari zona perdagangan bebas.
"Sabang memiliki peluang besar mengembangkan sektor perdagangan asalkan aturan dipatuhi. Semua pihak harus memahami posisi dan kedudukan BPKS agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti saat ini," tutup Budi.*
(ad)
SERDANG BEDAGAI Kecelakaan beruntun yang melibatkan satu angkutan umum dan dua truk terjadi di Jalan Lintas MedanTebing Tinggi, tepat
PERISTIWA
YOGYAKARTA Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum BEM seDIY) mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
POLITIK
MEDAN Aktivis hukum Dhani Lubis bersilaturahmi sekaligus berdiskusi dengan Direktur Siber Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. Dr. Bayu Wic
NASIONAL
MEDAN Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) S
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Berkat Kurniawan Laoli, mendukung permintaan keluarga Winda Lorenza agar dilakukan ekshumasi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggerebek kawasan Jalan Denai, Gang Jati, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, pada
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menyatakan akan mematuhi putusan hakim praperadilan yang mengabulkan sebagian permohonan anggota DPRD Sumut d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polisi menangkap seorang pemuda berinisial TSR (18) yang diduga terlibat dalam aksi pembegalan terhadap dua wanita di Jalan Yos Su
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Jalur pendakian Gunung Sibayak di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, ditutup sementar
PARIWISATA
SIMALUNGUN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyambut peresmian 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara sebaga
PEMERINTAHAN