JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap alasan di balik jumlah penerima tanda kehormatan negara tahun ini yang mencapai 141 orang. Menurutnya, selama ini negara masih kurang memberi penghargaan kepada sosok-sosok berprestasi yang telah mengabdi melebihi panggilan tugas.
"Kita nampaknya selama ini agak sedikit kurang di dalam memberikan penghormatan, karena dari 141 juga banyak yang belum pernah mendapatkan penghargaan sama sekali dari negara," ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
Penghargaan ini diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah upacara resmi yang digelar di Istana Negara. Prasetyo menjelaskan bahwa para penerima berasal dari lintas profesi dan bidang, termasuk kesehatan, kebudayaan, lingkungan, hingga kemanusiaan.
Baca Juga:
"Ini menggambarkan bahwa Bapak Presiden betul-betul ingin memberikan penghargaan kepada siapa saja putra-putri terbaik bangsa yang berprestasi dan menjalankan tugas melebihi panggilan tugas," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa banyak penerima sebenarnya telah menerima berbagai penghargaan dari institusi atau pihak luar, namun belum pernah mendapat penghargaan dari negara sendiri.
Baca Juga:
"Padahal di bidangnya masing-masing mereka sangat berprestasi. Ada yang dari sisi kemanusiaan, kebudayaan, lingkungan, kesehatan, bahkan ada putri terbaik bangsa yang menemukan vaksin. Ini luar biasa secara kemanusiaan," ungkapnya.
Prasetyo juga menegaskan pentingnya menjadikan pemberian tanda kehormatan ini sebagai tradisi negara dalam membangun budaya apresiasi.
"Bapak Presiden berpikir bahwa memberikan gelar dan tanda kehormatan kepada putra-putri terbaik bangsa adalah sesuatu yang harus dijadikan semacam tradisi," pungkasnya.
Pemberian tanda kehormatan ini diharapkan menjadi simbol penghargaan negara sekaligus penyemangat bagi generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa dan negara.*
JAKARTA Di era digital saat ini, peluang mendapatkan penghasilan tambahan semakin beragam. Salah satu cara yang tengah viral adalah dengan
Ekonomi
MEDAN Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) berakhir ricuh pada Selasa (26/8/2025) sore. Polisi mengamankan sebanya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memastikan akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari disahkannya revisi UndangUndang Penyel
Nasional
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin angkat bicar
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2024. Terbaru,
Nasional
SAMOSIR Situs budaya Makam Raja Sidabutar di Tomok, Pulau Samosir, kini tampil lebih rapi dan nyaman usai menjalani proses renovasi. Peres
Seni dan Budaya
SURABAYA Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menahan Hudiyono, mantan Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo periode 2021, terkait dug
Hukum dan Kriminal
sumut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara mengungkapkan dugaan kuat keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasut
Nasional
ASAHAN Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp215,5 juta kepada 24 kepala keluarga (KK) yang terda
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW) akan memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemer
Nasional