JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu penjelasan lebih rinci dari Pemerintah terkait rencana penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direncanakan berlaku mulai tahun 2026.
Khozin menuturkan, penggajian tunggal ini merupakan bagian dari transformasi manajemen ASN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Namun, saat ini aturan teknis dan regulasi pelaksanaannya belum tersedia dalam UU ASN maupun peraturan turunannya.
Baca Juga:
"Jika memang akan diterapkan pada 2026, kami menunggu aturan teknis yang bisa menjamin pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan spirit tata kelola ASN dan reformasi birokrasi," ujar Khozin saat ditemui di Jakarta, Sabtu (30/8).
Menurut legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV ini, konsep penggajian tunggal memiliki sejumlah keunggulan, seperti transparansi dan keadilan dalam penerimaan penghasilan ASN.
Baca Juga:
Kebijakan ini juga diharapkan dapat menghilangkan disparitas antar ASN yang selama ini masih dipengaruhi oleh tunjangan-tunjangan tersembunyi.
"Kebijakan ini juga membawa semangat efisiensi anggaran dengan mengurangi duplikasi pembayaran, mendorong integritas ASN agar tidak mencari tambahan dari honorarium proyek, serta menciptakan standar nasional yang memudahkan penghitungan gaji secara adil dan kompetitif," jelas Khozin.
Khozin menambahkan, pada tahun 2023 telah dilakukan uji coba sistem penggajian tunggal di 15 instansi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Evaluasi terhadap uji coba tersebut sangat penting agar pemerintah dapat mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi.
"Jika rencana ini masuk dalam nota keuangan RAPBN 2026, Pemerintah wajib segera menyusun aturan teknis pelaksanaannya," tandas Khozin.
DPR Komisi II pun berencana memanggil pihak-pihak terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta stakeholder lainnya untuk membahas secara mendalam mengenai kebijakan ini.
Sistem single salary memungkinkan ASN, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menerima satu penghasilan yang merupakan penggabungan gaji pokok dan berbagai tunjangan.
JAKARTA Masyarakat dihebohkan dengan isu yang beredar di media sosial mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diklaim mengandung
Ekonomi
PADANG SIDIMPUAN Sebagai bentuk solidaritas, ratusan masyarakat dan pengemudi ojek online (ojol) di Kota Padangsidimpuan menggelar sholat
Nasional
BALI Kericuhan sempat terjadi di sekitar Mapolda Bali pada Sabtu siang, 30 Agustus 2025, setelah massa yang sedang menggelar aksi demonstr
Peristiwa
ACEH PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) melalui brand Smartfren secara resmi memperluas area layanan 4G LTE dan VoLTE di Provinsi
Ekonomi
CIREBON Kericuhan pecah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu siang, 30 Agustus 2025, saat ribuan massa yang terdiri dari driver oj
Nasional
BANDA ACEH Kapolda Aceh Brigjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, menerima penghargaan sebagai Inisiator Program UMKM Aman dan Kreatif pada M
Nasional
JAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk memberikan layanan gratis kepada pengguna Transjakarta dan M
Nasional
JAKARTA Tujuh anggota Brimob dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian terkait kasus kematian Affan Kurniawan, seorang pengemud
Hukum dan Kriminal
LHOKSEUMAWE Manajemen PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) memberikan klarifikasi terkait insiden kebakaran yang terjadi di pabrik pupuk pelat m
Peristiwa
JAKARTA Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, atau yang lebih akrab disapa Cak Imin, mengimbau seluru
Nasional