Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa Bali tidak akan mentoleransi perilaku warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan dan berpotensi merusak citra pariwisata.
Hal ini disampaikan dalam Apel Gelar Satgas Patroli Imigrasi di Wilayah Bali Tahun 2025 yang berlangsung di Lapangan Makodam IX/Udayana, Denpasar, pada Sabtu (30/8) pagi.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengapresiasi sinergi antara berbagai elemen, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Imigrasi, Bea Cukai, Balai Karantina, Satpol PP, desa adat, serta masyarakat Bali, yang telah bekerja keras menjaga keamanan dan ketertiban Pulau Dewata. Ia menyebutkan bahwa apel ini menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi dalam menangani maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh WNA di Bali.
Gubernur Koster mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya kasus-kasus perilaku tidak pantas yang dilakukan wisatawan asing, seperti pelecehan terhadap tempat suci, berkendara ugal-ugalan, investasi ilegal, penyalahgunaan izin tinggal, hingga narkoba. Menurutnya, Bali tidak akan mentoleransi hal tersebut.
"Bali harus menunjukkan kepada dunia bahwa kami tidak mentoleransi pelanggaran ini. Penindakan tegas harus dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelanggar dan menjaga citra pariwisata Bali," ujar Koster.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Bali sebagai destinasi wisata internasional tidak lepas dari kerjasama erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, desa adat, dan masyarakat Bali. Pada tahun 2024, Bali mencatatkan kedatangan 6,3 juta wisatawan mancanegara dan 10,1 juta wisatawan nusantara, yang memperkuat posisi Bali sebagai destinasi favorit di dunia.
Gubernur Koster mengingatkan semua pihak bahwa upaya menjaga Bali harus sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam kerangka Bali Era Baru. Visi ini menekankan pentingnya kesucian dan keharmonisan alam, manusia, serta budaya Bali berdasarkan kearifan lokal Sad Kerthi dan prinsip Tri Hita Karana.
Mengakhiri arahannya, Gubernur Koster mengajak agar apel serupa ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya serta lebih dipadukan dengan program Pemprov Bali, Polda Bali, dan peran aktif pecalang serta bankamda di desa adat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi semua unsur untuk menjaga Bali agar tetap aman, nyaman, dan menjadi destinasi wisata yang aman di mata dunia.
"Kita harus bekerja sama dengan semangat manyama braya, gilik-saguluk, parasparo, dan salunglung sabayantaka, agar Bali tetap ajeg, aman, dan nyaman," pungkas Gubernur Koster.*
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN