Mahasiswa Gelar Audiensi dengan DPRD dan Forkopimda Padangsidimpuan, Bahas Isu Strategis Daerah

"Satgas memungkinkan pengawasan yang lebih luas dan dapat melibatkan berbagai unsur, termasuk Forkopimda dan aparat penegak hukum, tidak hanya DPRD saja," ujarnya.

Menjawab isu yang berkaitan dengan dugaan larangan kepada wartawan dan LSM dalam keterlibatan proyek, Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Dr. Lambok M.J. Sidabutar menjelaskan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dirancang untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kualitas hasil.

"Tujuan utama dari LPSE adalah untuk mencari penyedia barang dan jasa yang berkualitas dan prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka," tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa ada indikasi sejumlah oknum dari kalangan LSM maupun media yang menyalahgunakan perannya dengan meminta proyek secara tidak etis, bahkan disertai ancaman.

Proyek-proyek tersebut, lanjutnya, kemudian dijual kembali kepada pihak ketiga, yang berdampak pada buruknya mutu pelaksanaan.

"Kami tegaskan bahwa ASN dan pejabat Pemko Padangsidimpuan tidak boleh terlibat atau menggiring penyedia dalam proses pengadaan. Semua pihak harus tunduk pada mekanisme yang diatur oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)," terang Lambok.

Audiensi berlangsung dengan penuh keterbukaan dan diakhiri oleh Wakil Ketua I DPRD, Hj. Taty Aryani Tambunan.

Ia menyampaikan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti setiap aspirasi mahasiswa secara serius dan berlandaskan kepentingan masyarakat luas.

Pertemuan ini menjadi wujud sinergi antara generasi muda, legislatif, dan unsur pemerintah dalam membangun tata kelola daerah yang lebih responsif, transparan, dan berkeadilan.*