Mahasiswa Gelar Audiensi dengan DPRD dan Forkopimda Padangsidimpuan, Bahas Isu Strategis Daerah

PADANGSIDIMPUAN — Sejumlah perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gabungan melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (2/9).

Audiensi ini digelar sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial-ekonomi dan tata kelola pemerintahan di daerah.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Padangsidimpuan itu dihadiri oleh Ketua DPRD Sri Fitrah Munawaroh Nasution, didampingi Wakil Ketua I Hj. Taty Aryani Tambunan, SH dan Wakil Ketua II Hj. Rusidi Nasution, STP, MM.

Sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi turut hadir, termasuk Muhammad Fajar Dalimunthe, SH, MH dan Andi Lumalo Harahap, SH dari Fraksi PDIP, serta Purnadi dan Marini Yuliani dari Fraksi Golkar, Abdul Rahmad dari Fraksi Demokrat, Hj. Erwin Nasution dari Fraksi PAN, dan perwakilan fraksi lainnya.

Sementara itu, dari unsur Forkopimda, tampak hadir Wakil Wali Kota Hary Pahlepi Harahap, Asisten I Iswan Nagabe, Asisten II Islahuddin, Kepala Satpol PP Zulkifli Lubis, SH, Kapolres AKBP Dr. Wira Prayatna, SH, SIK, MH, serta Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Dr. Lambok M.J. Sidabutar, SH, MH, beserta jajaran.

Audiensi dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Hj. Taty Aryani Tambunan, yang menyampaikan apresiasi dan penghormatan atas kehadiran para mahasiswa.

Ketua DPRD Sri Fitrah Munawaroh Nasution kemudian mempersilakan perwakilan aliansi mahasiswa menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang menjadi perhatian publik.

Dalam penyampaiannya, Rinaldi selaku perwakilan mahasiswa menyoroti tingginya harga bahan pokok dan gas elpiji 3 kg yang dirasakan masyarakat sangat memberatkan.

Ia menyarankan agar DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti isu tersebut secara lebih mendalam.

Didi Santoso, mahasiswa lainnya, juga menyoroti penanganan banjir yang dinilai belum optimal, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Selain itu, mahasiswa turut mengangkat isu pungutan di sekolah dan adanya dugaan wartawan dan LSM tidak diperbolehkan bermain dalam proyek di lingkungan Pemko Padangsidimpuan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sri Fitrah Munawaroh Nasution menyampaikan bahwa isu kenaikan harga pangan dan gas elpiji 3 kg lebih tepat ditangani melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus, bukan Pansus.

"Satgas memungkinkan pengawasan yang lebih luas dan dapat melibatkan berbagai unsur, termasuk Forkopimda dan aparat penegak hukum, tidak hanya DPRD saja," ujarnya.

Menjawab isu yang berkaitan dengan dugaan larangan kepada wartawan dan LSM dalam keterlibatan proyek, Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Dr. Lambok M.J. Sidabutar menjelaskan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dirancang untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kualitas hasil.

"Tujuan utama dari LPSE adalah untuk mencari penyedia barang dan jasa yang berkualitas dan prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka," tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa ada indikasi sejumlah oknum dari kalangan LSM maupun media yang menyalahgunakan perannya dengan meminta proyek secara tidak etis, bahkan disertai ancaman.

Proyek-proyek tersebut, lanjutnya, kemudian dijual kembali kepada pihak ketiga, yang berdampak pada buruknya mutu pelaksanaan.

"Kami tegaskan bahwa ASN dan pejabat Pemko Padangsidimpuan tidak boleh terlibat atau menggiring penyedia dalam proses pengadaan. Semua pihak harus tunduk pada mekanisme yang diatur oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)," terang Lambok.

Audiensi berlangsung dengan penuh keterbukaan dan diakhiri oleh Wakil Ketua I DPRD, Hj. Taty Aryani Tambunan.

Ia menyampaikan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti setiap aspirasi mahasiswa secara serius dan berlandaskan kepentingan masyarakat luas.

Pertemuan ini menjadi wujud sinergi antara generasi muda, legislatif, dan unsur pemerintah dalam membangun tata kelola daerah yang lebih responsif, transparan, dan berkeadilan.*