JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama gelombang demonstrasi beberapa pekan terakhir.
Juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, menyuarakan keprihatinan atas laporan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan.
Dalam rilis resminya, Shamdasani menegaskan pentingnya menjamin hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi.
"Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional," ujar Shamdasani.
Seruan ini muncul setelah aksi unjuk rasa di sejumlah kota diwarnai bentrokan, mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan fasilitas umum.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah lebih dahulu mengambil langkah investigasi sebelum adanya desakan dari PBB.
"Telat! Indonesia telah mengambil langkah-langkah lebih cepat tiga hari dari juru bicara OHCHR," kata Pigai di Jakarta, Selasa (2/9).
Menurut Pigai, Presiden telah menginstruksikan aparat keamanan untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan menjunjung standar HAM dalam pengamanan aksi.
Sejumlah aparat yang terbukti melanggar prosedur juga disebut telah diproses secara internal.
"29 Agustus 2025, Presiden menyatakan terkejut atas tindakan polisi yang berlebihan sehingga menyebabkan kematian almarhum Affan. Presiden langsung mengambil langkah pemulihan dengan mendatangi keluarga korban serta menjamin kehidupan keluarga yang ditinggalkan," ujarnya.
Pigai menambahkan, pada 31 Agustus 2025 Presiden juga menyampaikan pernyataan resmi yang menegaskan komitmen Indonesia menghormati kebebasan berpendapat dan berkumpul, sesuai dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
Gelombang demonstrasi di berbagai daerah dipicu isu sosial serta kebijakan pemerintah.
PADANGSIDIMPUAN Suasana di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Jalan Kenanga, Kecamatan Padangsidimp
Peristiwa
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution resmi melantik Sulaiman Harahap sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pro
Sosok
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan turut berpartisipasi dalam ajang Sumut Vibes 2025 yang digelar oleh Dinas Kebudayaan, P
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Sebanyak 10 mahasiswa Program Studi Keperawatan Universitas Aufa Royhan (UNAR) berhasil lulus seleksi kerja ke Jepang, m
Pendidikan
TABANAN Babinsa Desa Jegu, Koramil 161908/Penebel Serma I Made Duduk, bersama Krama Adat Desa Jegu melaksanakan kegiatan gotong royong
Nasional
DENPASAR Personel Unit Wisata Satuan Pengamanan Objek Vital (Satpamobvit) Polresta Denpasar melaksanakan patroli dialogis di kawasan Bea
Nasional
MEDAN Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menggelar seminar ke
Pendidikan
JAKARTA Anggota DPR nonaktif, Ahmad Sahroni, angkat bicara terkait kasus penjarahan yang menimpa rumahnya. adsenseIa menilai para pela
Politik
SOLO Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melayat ke kediaman mendiang Sri Susuhunan Pakubuwana (PB) XIII di Karaton Kasunanan Surakart
Nasional
JAKARTA Tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penan
Hukum dan Kriminal