MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) resmi menyerahkan 64 Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII Tahun 2025. Penyerahan ini berlangsung di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Medan, pada Kamis (4/9/2025).
Acara ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya disiplin, kemauan untuk terus belajar, dan kemampuan membangun jaringan (networking) sebagai bekal utama membangun karier di dunia birokrasi.
"Mendapatkan jabatan tidak lagi bergantung usia. Sekarang yang rajin, tekun, dan mencatat kredit kinerjanya bisa cepat naik pangkat," ujar Togap.
Enam Orang Ditugaskan di Pemprov Sumut, Selebihnya ke Kabupaten/Kota
Dalam laporan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumut, Sutan Tolang Lubis, dijelaskan bahwa dari total 64 CPNS:
6 orang ditempatkan di lingkungan Pemprov Sumut,
7 orang di Kemendagri,
Sisanya tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut.
Sutan berharap para lulusan IPDN tersebut siap mengabdi sesuai penempatan dan mendukung visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.
"Empat tahun telah ditempuh di IPDN, kini saatnya adik-adik menunjukkan kontribusi nyata di tempat tugas masing-masing," ujarnya.
Dorongan Lanjutkan Pendidikan hingga ke Luar Negeri
Dalam kesempatan itu, Togap juga mendorong para CPNS muda untuk melanjutkan studi ke luar negeri melalui program beasiswa sebagai bagian dari pengembangan kapasitas ASN.
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
