Pemprov Sumut Permudah Bayar Pajak Kendaraan, Warga Tak Lagi Wajib Bawa KTP Pemilik Lama
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) resmi menyerahkan 64 Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII Tahun 2025. Penyerahan ini berlangsung di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Medan, pada Kamis (4/9/2025).
Acara ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya disiplin, kemauan untuk terus belajar, dan kemampuan membangun jaringan (networking) sebagai bekal utama membangun karier di dunia birokrasi.
"Mendapatkan jabatan tidak lagi bergantung usia. Sekarang yang rajin, tekun, dan mencatat kredit kinerjanya bisa cepat naik pangkat," ujar Togap.
Enam Orang Ditugaskan di Pemprov Sumut, Selebihnya ke Kabupaten/Kota
Dalam laporan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumut, Sutan Tolang Lubis, dijelaskan bahwa dari total 64 CPNS:
6 orang ditempatkan di lingkungan Pemprov Sumut,
7 orang di Kemendagri,
Sisanya tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumut.
Sutan berharap para lulusan IPDN tersebut siap mengabdi sesuai penempatan dan mendukung visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.
"Empat tahun telah ditempuh di IPDN, kini saatnya adik-adik menunjukkan kontribusi nyata di tempat tugas masing-masing," ujarnya.
Dorongan Lanjutkan Pendidikan hingga ke Luar Negeri
Dalam kesempatan itu, Togap juga mendorong para CPNS muda untuk melanjutkan studi ke luar negeri melalui program beasiswa sebagai bagian dari pengembangan kapasitas ASN.
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan massa buruh dalam rangka aksi Hari Buruh Internasional atau
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan perjalanan politiknya yang telah lima kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pi
POLITIK
MEDAN Sidang gugatan wanprestasi terkait proyek pembangunan Biara FSE di Medan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online (ojol) d
EKONOMI
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi unjuk ra
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk
POLITIK
MEDAN Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy, diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan cek dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL