Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapsel Dukung Pembentukan Pansus, Respon Tuntutan Warga Angkola Timur dan Sipirok

TAPANULI SELATAN – Ratusan warga dari Kecamatan Angkola Timur dan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, melakukan aksi demonstrasi damai di depan Kantor DPRD Tapsel pada Senin (8/9/2025).

Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan tuntutan penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dianggap telah merugikan masyarakat setempat melalui praktik intimidasi dan dugaan perampasan lahan.

Dalam unjuk rasa yang berlangsung tertib dan dikawal ketat oleh aparat kepolisian serta Satpol PP, warga menyampaikan 12 poin tuntutan kepada pihak legislatif dan eksekutif daerah.

Salah satu tuntutan utama adalah desakan agar DPRD Tapanuli Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki permasalahan antara masyarakat dan PT TPL, terutama yang berkaitan dengan penetapan tapal batas kawasan konsesi perusahaan serta berbagai bentuk tindakan intimidatif terhadap warga.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel, Andesmar Siregar, menjadi salah satu anggota dewan yang pertama kali merespons aksi tersebut.

Dalam pernyataannya kepada awak media, Andesmar menyatakan komitmennya untuk mengusulkan pembentukan pansus di DPRD Tapsel sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap aspirasi rakyat.

"Kami menyambut baik aspirasi masyarakat Angkola Timur dan Sipirok. Fraksi Golkar siap mengawal pembentukan pansus untuk menyelesaikan persoalan ini secara objektif dan transparan," tegas Andesmar.

Ia juga meminta pihak eksekutif, khususnya Bupati Tapanuli Selatan, agar hadir menjumpai langsung masyarakat untuk memberikan penjelasan terhadap sejumlah notulen rapat Forkopimda yang menjadi sumber ketegangan.

Poin-Poin Tuntutan Masyarakat

Beberapa tuntutan penting yang disampaikan massa aksi antara lain:

- Penjelasan Ketua DPRD soal notulen Forkopimda terkait Perda perizinan usaha pemanfaatan hutan oleh PT TPL.

- Pencabutan notulen Forkopimda sebelum digelar rapat lanjutan usai serap aspirasi masyarakat pada Mei 2025.

- Klarifikasi luas konsesi PT TPL sebesar 13.265 hektare serta penunjukan tapal batas resmi.

- Pembentukan Pansus DPRD untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tapal batas dan intimidasi terhadap warga.

- Penjelasan Bupati Tapsel atas perbedaan data konsesi yang membengkak menjadi 14.496,41 hektare.

- Ganti rugi lahan perkebunan masyarakat yang telah ditumbang oleh PT TPL di wilayah APL (Areal Penggunaan Lain).

- Kepastian hukum bagi petani lokal yang telah menanam di area hutan produksi maksimal 2 Ha/KK.

- Salinan keputusan panitia tapal batas yang dibentuk oleh bupati sesuai amanat PP No. 44 Tahun 2004.

- Penghentian operasi PT TPL hingga tapal batas disepakati dan melibatkan masyarakat.

- Kritik terhadap pernyataan Forkopimda yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.

- Pembebasan warga bernama Bandaharo Harahap, yang telah berdamai namun masih ditahan.

Demonstrasi berlangsung damai dan tertib. Petugas dari Polres Tapanuli Selatan serta Satpol PP berjaga di sekitar area Kantor DPRD untuk memastikan keamanan.

Masyarakat berharap, dengan adanya dukungan dari legislatif, khususnya Ketua Fraksi Golkar, proses penyelesaian konflik lahan dan ketida*