Jokowi Lewat Projo: Hormati Proses Hukum, Keaslian Ijazah Akan Dibuktikan di Pengadilan

JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) disebut telah menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat terkait kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang menyeret nama Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Pesan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Jenderal DPP Projo, Freddy Alex Damanik.

Freddy mengatakan, arahan itu diberikan Jokowi agar masyarakat tetap menjaga situasi tetap kondusif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan hingga nantinya pengadilan menjatuhkan putusan.

"Kami baru saja mendapatkan arahan itu dari Pak Jokowi untuk disampaikan kepada masyarakat, termasuk para pendukung beliau," kata Freddy dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Baca Juga:

• Dokter Tifa Cabut Praperadilan Usai Tak Ditahan, Fokus Hadapi Proses Persidangan

Menurut Freddy, penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dihormati oleh semua pihak. Ia meminta masyarakat tidak terpancing berbagai narasi yang berpotensi memperkeruh suasana.

Ia menjelaskan, perkara terkait tudingan ijazah palsu Jokowi saat ini telah memasuki tahapan hukum dan dalam waktu dekat akan dibawa ke persidangan. Melalui proses tersebut, kebenaran diharapkan dapat terungkap secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Freddy menuturkan, Jokowi meyakini pengadilan merupakan tempat yang tepat untuk menguji seluruh fakta yang berkaitan dengan polemik tersebut. Karena itu, Jokowi memilih untuk tidak terlibat dalam perdebatan yang berkembang di ruang publik.

"Pak Jokowi menyatakan siap untuk menunjukkan dan membuktikan keaslian ijazah di hadapan majelis hakim dalam persidangan nanti," ujarnya.

Lebih lanjut, Freddy menyebut Jokowi juga siap hadir secara langsung dalam persidangan untuk memberikan keterangan apabila diperlukan. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen Jokowi untuk menghormati proses hukum yang berlaku.

Projo juga mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum. Namun, setiap pihak juga harus bertanggung jawab atas setiap tindakan maupun pernyataan yang disampaikan di ruang publik.

Organisasi pendukung Jokowi itu menegaskan akan terus mengawal jalannya proses persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap dijatuhkan. Projo berharap masyarakat tetap menjaga persatuan dan tidak membangun narasi yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Mari kita hormati proses hukum. Jangan membangun narasi yang dapat memecah belah masyarakat," kata Freddy.* (in/dh)

Momen Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan dari 10 Dubes Negara Sahabat

Presiden Jokowi Resmi melantik Irjen Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN

Keras! Sekjen PDIP Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Pidatou00a0 Presiden Jokowi di Rakornas Investasi 2023, Bicara Hilirisasi hingga Energi Hijau

Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Bendungan Mbay di NTT

Sambutan Presiden Jokowi Saat Acara Silaturahmi dengan Penggiat Infrastruktur