KPK Panggil Pejabat ESDM, Kasus Gratifikasi Batu Bara Masuki Babak Baru
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Pembinaan Pengusaha Batu Bara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kemen
NASIONAL
TAPANULI SELATAN – Warga Dusun Palang, Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), mendatangi Kantor DPRD Tapsel pada Senin (8/9/2025) untuk menyampaikan aspirasi terkait tuntutan mereka terhadap program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Perwakilan warga, Pardomuan Rambe, menyampaikan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terutama menyangkut hak atas tanah produktif yang dijanjikan melalui skema TORA.
"Kami warga Dusun Palang meminta agar DPRD Tapsel yang terhormat bersedia menjembatani kami kepada Pemerintah Kabupaten Tapsel. Kami mendesak agar TORA seluas 5 hektare per kepala keluarga (KK) segera direalisasikan demi masa depan anak cucu kami," tegas Pardomuan Rambe di hadapan anggota DPRD.
Aspirasi warga disambut langsung oleh dua anggota DPRD Tapsel dari Fraksi Gerindra, yakni Eddy Aryyanto Hasibuan dan Armen Sanusi Harahap, yang hadir untuk menampung aduan masyarakat.
"Kami menerima aduan dari saudara-saudara sekalian dan tentu ini akan kami pelajari secara menyeluruh. Kami akan menjembatani aspirasi ini kepada Pemerintah Kabupaten demi terciptanya keadilan dan suasana yang kondusif bagi masyarakat," ujar Eddy Aryyanto yang diamini oleh Armen Sanusi.
Tak hanya dari lembaga legislatif, dukungan juga datang dari Marahalim Harahap, seorang tokoh pemerhati masyarakat yang dikenal vokal memperjuangkan hak-hak warga kecil.
"Kami siap turun langsung mendampingi perjuangan masyarakat Dusun Palang. Kehidupan mereka sangat bergantung pada hasil tani dan kebun, sementara saat ini mereka menghadapi tekanan akibat aktivitas perusahaan di sekitar wilayah tersebut," jelas Marahalim dengan nada tegas.
Warga berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti tuntutan mereka sesuai dengan semangat reforma agraria nasional.
Menurut mereka, distribusi tanah produktif melalui program TORA sangat penting untuk menopang ekonomi masyarakat desa yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian dan perkebunan.
Mereka juga meminta agar proses administrasi dan perizinan segera disederhanakan agar tidak menjadi hambatan realisasi di lapangan.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Pembinaan Pengusaha Batu Bara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kemen
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka memberikan tenggat w
POLITIK
MEDAN Akses jaringan internet dilaporkan mengalami gangguan hingga tidak dapat digunakan selama beberapa jam saat aksi unjuk rasa mahasi
POLITIK
JAKARTA Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Jakarta membubarkan diri
POLITIK
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur seko
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jal
POLITIK
JAKARTA Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perbaikan terhadap usulan anggaran tahun 2027. Per
POLITIK
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Angg
EKONOMI
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan praktik jual beli dapur dala
POLITIK
BANDA ACEH Analis kebijakan publik Dr. Nasrul Zaman melayangkan kritik terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta
NASIONAL