BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
bitvonline.comJAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencatat pencapaian signifikan dalam upaya penyelamatan kawasan hutan dan penertiban tambang ilegal. Dalam kurun waktu delapan bulan sejak dibentuk, Satgas ini berhasil mengamankan lebih dari 7,5 juta hektare lahan, baik dari sektor kehutanan maupun pertambangan.
Dalam penyerahan tahap IV yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jumat (12/9), sebanyak 674.178,44 hektare lahan berhasil dikembalikan kepada negara. Lahan tersebut sebelumnya dikuasai oleh 245 perusahaan di 15 provinsi.
Dengan tambahan ini, total kawasan hutan yang telah diamankan oleh Satgas PKH mencapai 3.325.133,20 hektare, jauh melampaui target awal sebesar 1 juta hektare. Sebanyak 1,5 juta hektare di antaranya telah dialokasikan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk dikelola, sementara 81.793 hektare diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendukung pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo.
Sementara itu, di sektor tambang, Satgas PKH mengungkap adanya pembukaan kawasan hutan tanpa izin seluas 4.265.376,32 hektare. Dari 51 perusahaan yang telah diverifikasi, 14 di antaranya dinilai siap untuk dilakukan penguasaan kembali. Bahkan, sehari sebelumnya, Satgas telah mengambil alih lahan milik PT Weda Bay Nickel (148,25 ha) di Halmahera dan PT Tonia Mitra Sejahtera (172,82 ha) di Bombana, dengan total luasan mencapai 321,07 hektare.
Jaksa Agung RI sekaligus Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH menegaskan, penertiban ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga lingkungan hidup dan kekayaan alam bangsa.
"Penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal adalah upaya menghadirkan keadilan sosial dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup," tegasnya.
Dari penguasaan kembali yang telah dilakukan sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat nilai aset mencapai Rp150 triliun, dengan kontribusi penerimaan negara berupa escrow fund Rp325 miliar, pembayaran pajak hingga Agustus 2025 sebesar Rp184,82 miliar, kontrak kerja senilai Rp2,34 triliun, laba bersih Rp1,32 triliun, dan tambahan pajak lainnya sebesar Rp1,21 triliun.
Baca Juga:
Ketua Pelaksana Satgas PKH, Jampidsus Febrie Adriansyah, menekankan keberhasilan ini berkat kerja sama antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden telah menandatangani perubahan PP Nomor 24 Tahun 2021, yang memungkinkan penagihan denda administratif bagi pelanggar.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, serta pejabat dari BPKP, TNI, Kejaksaan Agung, Kementerian BUMN, ATR/BPN,danPolri.*
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN