Menkeu Purbaya Balas Kritikan DPR Soal Program Magang: “Pak Dolfie Hormati Saya Gak?”
JAKARTA Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi kritikan dari anggota DPR RI, Dolfie Othniel Frederic, terkait program mag
Pemerintahan
NIAS BARAT - Pernyataan resmi yang disampaikan Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, melalui akun media sosial pribadinya pada Jumat (12/9), menuai beragam kritik dari kalangan tenaga honorer dan pemerhati kebijakan publik.
Baca Juga:
Pasalnya, pernyataan tersebut dinilai retoris, normatif, dan tidak menjawab tuntutan utama: kepastian jadwal pengumuman formasi PPPK Paruh Waktu.
Dalam unggahan tersebut, Bupati Eliyunus menyampaikan enam poin penjelasan terkait proses pengusulan PPPK Paruh Waktu.
Namun, alih-alih memberikan kejelasan, penjelasan tersebut dianggap lebih banyak memuat imbauan moral dan janji normatif ketimbang solusi konkret.
Baca Juga:
Isi Pernyataan: Empati Tanpa Solusi?
Empati kepada Honorer
Baca Juga:
Bupati menyebutkan bahwa pemerintah memahami keresahan tenaga honorer. Namun, banyak pihak menilai bahwa pernyataan empati tidak cukup tanpa aksi nyata.
Pengusulan Sesuai Ketentuan
Baca Juga:
Ia menyatakan bahwa Pemkab telah mengusulkan formasi sesuai arahan KemenPANRB, tapi tidak menjelaskan tahapan spesifik atau posisi aktual Nias Barat dalam proses seleksi nasional tersebut.
Baca Juga:
Alasan Anggaran dan Pilihan Paruh Waktu
Keterbatasan anggaran dijadikan alasan Pemkab mengusulkan skema PPPK Paruh Waktu. Hal ini dianggap sebagai alasan klise, terutama karena belum ada simulasi kuota atau proyeksi anggaran yang dipublikasikan.
Baca Juga:
Ajakan Dialog dan Ketertiban
Imbauan untuk berdialog dan menjaga ketertiban disampaikan, tapi tidak ada forum terbuka atau kanal resmi komunikasi dua arah yang dibentuk.
Baca Juga:
Komitmen Tidak Ada yang Diabaikan
Baca Juga:
Meski menyatakan komitmen agar tidak ada honorer yang diabaikan, tidak ada rincian soal kuota, jadwal seleksi, maupun jenis formasi yang disediakan.
Baca Juga:
SPTJM Telah Ditandatangani
Bupati menegaskan telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Namun, alih-alih menenangkan, justru menimbulkan kesan kehati-hatian yang berlebihan, bukan keyakinan atas komitmen tersebut.
Baca Juga:
Honorer: Kami Butuh Kepastian, Bukan Retorika
Kekecewaan mencuat dari para tenaga honorer di wilayah tersebut. Mereka mengaku frustrasi karena hingga kini belum ada satu pun formasi PPPK Paruh Waktu yang diumumkan secara resmi, sementara daerah-daerah lain sudah mulai mengisi DRH (Daftar Riwayat Hidup) dan memproses seleksi.
Baca Juga:
"Sementara kabupaten/kota lain sudah jalan, kami di Nias Barat masih menunggu. Kami tidak butuh retorika, kami butuh jadwal yang jelas," ujar salah satu honorer yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi Saat Ini: Validitas SPTJM Dipertanyakan
Baca Juga:
Di tengah minimnya transparansi dan lambannya proses, para honorer juga mulai mempertanyakan validitas SPTJM yang telah disebut ditandatangani Bupati. Banyak yang menilai bahwa dokumen tersebut hanya menjadi formalitas tanpa tindak lanjut yang konkret.
Sebelumnya, Pemkab Nias Barat sempat menyatakan akan membuka akses publik terhadap dokumen dan proses usulan PPPK Paruh Waktu, namun hingga berita ini ditulis, belum ada tindak lanjut berupa pengumuman resmi, kuota, atau tahapan yang dibuka secara publik.
Baca Juga:
Tuntutan Honorer: Transparansi dan Kepastian
Para tenaga honorer mendesak Bupati Eliyunus Waruwu dan Pemkab Nias Barat untuk segera mengumumkan jadwal seleksi, jumlah formasi, dan skema pelaksanaan PPPK Paruh Waktu, serta membuka forum komunikasi terbuka agar mereka tidak terus digantung dalam ketidakpastian.*
Baca Juga:
(ms/j006)
Baca Juga:
JAKARTA Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi kritikan dari anggota DPR RI, Dolfie Othniel Frederic, terkait program mag
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi ultimatum tegas kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ia memperingatkan, jika kine
Ekonomi
PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT Banjir melanda Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Kamis (27/11/2025), menelan satu korban jiwa dan m
Peristiwa
JAKARTA Basarnas memperkuat operasi pencarian dan evakuasi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mengerahkan person
Peristiwa
TAPANULI TENGAH SUMATERA UTARA Wilayah Tapanuli Tengah masih terisolir imbas banjir bandang dan tanah longsor. Bupati Masinton Pasaribu
Peristiwa
MEDAN, Sulasih, wanita lansia berusia 83 tahun, berhasil diselamatkan petugas setelah terjebak selama lima jam di loteng rumah tetangga
Peristiwa
MEDAN, Hujan deras yang mengguyur Kota Medan sejak Rabu malam membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Salah satunya Kelurahan Pulo Bra
Peristiwa
JAKARTA, Akses menuju Kota Sibolga, Sumatera Utara, masih belum bisa dilewati akibat longsor dan hujan deras yang melanda wilayah terseb
Peristiwa
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat merespons bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Dalam rapat terba
Nasional
LUMAJANG, JAWA TIMUR Fenomena letusan sekunder kembali terjadi di sekitar aliran lahar Gunung Semeru pascaerupsi Rabu (19/11/2025). Feno
Peristiwa