Kepala Kantor Pertanahan Tabanan Hadiri Rapat Percepatan Digitalisasi Pelayanan Publik Bersama Komisi II DPR RI di Bali

TABANAN - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan turut menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI yang digelar di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Rabu (17/9).

Rapat ini merupakan bagian dari agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II di Provinsi Bali yang berlangsung selama dua hari, 17–18 September 2025.

Rapat kerja tersebut secara khusus membahas tema penting:

Baca Juga:

• Komisi III DPRD Padangsidimpuan Akan Panggil RS Metta Medika dan BPJS, Terkait Dugaan Penolakan Pasien Anak

"Percepatan Sistem Digitalisasi di Lingkup Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi Pelayanan, Efektivitas, Efisiensi serta Kualitas Pelayanan Publik."

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan nasional dan daerah, antara lain:

Gubernur Bali

Perwakilan dari Kementerian ATR/BPN RI

Perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali

Seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Bali

Tidak hanya itu, rapat juga melibatkan instansi eksternal untuk memperluas cakupan pembahasan dan mendapatkan gambaran menyeluruh terkait kondisi pelayanan publik di Bali, seperti:

Ombudsman RI Provinsi Bali

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman

Fokus Digitalisasi Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan menyampaikan dukungannya terhadap langkah percepatan digitalisasi layanan, khususnya dalam aspek pertanahan. Menurutnya, sistem digital yang terintegrasi tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

"Kami menyambut baik sinergi pusat dan daerah dalam memperkuat transformasi digital pertanahan. Ini sangat sejalan dengan arahan Menteri ATR/BPN dan mendukung visi Bali sebagai provinsi yang maju dan berbasis teknologi," ujarnya.

Sesi Pemaparan dan Pendalaman Isu Strategis

Rapat dimulai dengan sambutan Gubernur Bali yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis digital untuk mengatasi tantangan birokrasi. Dilanjutkan dengan sesi paparan dari masing-masing pimpinan instansi, termasuk BPN, serta sesi tanya jawab dari anggota Komisi II DPR RI.

Beberapa isu penting yang menjadi perhatian meliputi:

Sinkronisasi data kependudukan dan pertanahan

Percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)

Digitalisasi perizinan tata ruang

Pengawasan pelayanan publik berbasis elektronik

Langkah Nyata DPR RI dalam Mendorong Reformasi Birokrasi Digital

Kunjungan Komisi II DPR RI ini menunjukkan komitmen serius legislatif dalam mengawal percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis teknologi, termasuk pada sektor pertanahan dan tata ruang.

Diharapkan, hasil dari pertemuan ini dapat menjadi masukan konkret bagi pembentukan regulasi, serta mendorong implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh.*