Mendagri Tito Ingatkan Pemda Boleh Rapat di Hotel: Hidupkan Kembali, Kasihan Mereka

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak berlebihan dalam menggelar rapat atau kegiatan dinas di hotel dan restoran.

Ia menegaskan, meskipun kebijakan tersebut sudah kembali diperbolehkan demi mendukung sektor hospitality, pemda tetap harus mengedepankan efisiensi anggaran.

"Sudah lama saya perbolehkan, hampir 3–4 bulan lalu saya sudah sampaikan surat edaran. Tujuannya untuk menghidupkan kembali hotel dan restoran, kasihan mereka," ujar Tito saat ditemui di Kantor Badan Gizi Nasional, Kamis (18/9/2025).

Baca Juga:

• Baleg DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Prioritas 2025, Mulai Perampasan Aset hingga Kepolisian

Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan penurunan tingkat okupansi hotel nasional sebesar 3,57% pada Juli 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meskipun jumlah wisatawan di Indonesia meningkat.

Mendagri menegaskan bahwa kebijakan membuka kembali ruang bagi pemda untuk mengadakan kegiatan di hotel bukan untuk memberikan kenyamanan semata, tetapi juga demi mendukung pemulihan sektor perhotelan dan restoran yang memiliki efek berganda terhadap ekonomi.

Namun, Tito mengingatkan agar setiap kegiatan tetap dilakukan secara bijak dan tidak boros.

"Jangan berlebihanlah. Kalau rapatnya cukup 10 kali, jangan dibuat jadi 20 kali. Gunakan diskresi dengan baik," ujarnya.

Menurut mantan Kapolri tersebut, industri perhotelan tidak hanya menyerap tenaga kerja langsung, tetapi juga menggerakkan rantai pasok luas yang melibatkan pelaku usaha kecil seperti katering, pemasok makanan, hingga petani.

"Kalau hotel sepi, tentu supplier makanan dan minuman mereka juga akan terdampak. Ini menyangkut banyak sektor," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B Sukamdani mengungkapkan adanya penurunan signifikan tingkat keterisian kamar hotel di Indonesia, khususnya pada hotel bintang tiga hingga lima.

"Pasar dari pemerintah turun sekitar 40% terhadap rata-rata okupansi hotel di Indonesia. Itu sangat berdampak karena selama ini pemerintah menjadi pasar utama," ujarnya, Minggu (7/9/2025).

Hariyadi menyebut, efisiensi anggaran pemerintah yang drastis pada tahun ini menjadi salah satu penyebab utama.

Selain itu, korporasi juga melakukan penghematan akibat perlambatan ekonomi.

Ditambah lagi dengan penurunan daya beli masyarakat dan disrupsi dari platform seperti Airbnb, terutama di daerah wisata seperti Bali.

"Semester pertama 2025, belanja pemerintah untuk akomodasi sangat rendah. Sementara sektor ini sangat bergantung pada belanja pemerintah dan korporasi," tambahnya.

Dengan diperbolehkannya kembali kegiatan rapat di hotel, pemerintah daerah diharapkan mampu menyeimbangkan antara mendukung pemulihan sektor ekonomi dan menjaga efektivitas penggunaan anggaran.

"Silakan gelar kegiatan di hotel dan restoran, tapi tetap dalam koridor wajar. Ini bagian dari upaya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi tanpa mengabaikan efisiensi," tutup Tito.*

(bb/a008)

Baleg DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Prioritas 2025, Mulai Perampasan Aset hingga Kepolisian

Pemprov Sumut Luncurkan Program JASKOP: Harga Pangan Tetap Stabil, Petani Untung!

Wali Kota Prabumulih Ternyata Perintahkan Tegur Kepala Sekolah dan Ancaman Mutasi: Nanti Saya Copot!

Banten Jadi Tuan Rumah HPN 2026, Ketum PWI: Momentum Dorong Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Siskamling Akan Aktif Lagi! Kemendagri Target Rampung Akhir September 2025

Ini Penjelasan Polda Sumut Soal OTT Satlantas Polrestabes Medan